Mohon tunggu...
Leonardo Tolstoy Simanjuntak
Leonardo Tolstoy Simanjuntak Mohon Tunggu... Wiraswasta - freelancer

Membaca,menyimak,menulis: pewarna hidup.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Provinsi Tapanuli, Kenapa Lama Terealisasi?

5 April 2014   01:29 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:04 6
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pertanyaan pada judul tulisan ini sudah lama membenam di benak para petinggi birokrasi, legislator, tokoh masyarakat, hingga warga Batak di pedalaman. Pasalnya, rencana pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) sudah lama menggelinding, bahkan sempat menimbulkan kerusuhan di Medan. Toh, masih juga terkatung-katung.
Ketua DPR-RI H Marzuki Alie saat memberi kuliah umum di Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Tarutung belum lama ini, berjanji akan mengupayakan rencana pembentukan Protap itu bisa terealisasi secepat mungkin. Katanya, ada sejumlah daerah rencana pemekaran sedang digodok di pusat, salah satunya adalah Wilayah eks Keresidenan Tapanuli. Ketua STAKPN Tarutung Drs Ibelala Gea menanyakan usulan Protap itu saat menyampaikan sambutan atas kunjungan Marzuki Alie ke sekolah itu.
Pada Maret 2014 barusan, satu tim dari Kemenkum HAM, Kemendagri, Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, tiba di Tarutung mengadakan pertemuan dengan para kepala daerah cakupan rencana pembentukan Protap. Dalam rapat hari itu juga hadir sejumlah pemrakarsa Protap dan tokoh masyarakat serta Pimpinan dan anggota DPRD dari Kabupaten/ Kota cakupan Protap (Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Tobasa, Samosir, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga). Tim tersebut merupakan tim observasi seputar pembentukan Protap. Bupati Taput menyebut kedatangan tim merupakan sinyal bahwa Provinsi Tapanuli sudah di depan mata.
Suwandi selaku Direktur Observasi Otda Kemenkum HAM menyampaikan pesan, agar masalah perbatasan segera diselesaikan sebaik-baiknya. Karena masalah perbatasan sering berpotensi memicu konflik horisontal. Selain itu juga ditekankan, agar pemekaran jangan membebani rakyat dengan berbagai Perda yang memberatkan rakyat. seperti penerbitan Perda Retribusi yang justru memberatkan rakyat. " Janganlah justru tujuan pemekaran itu terbalik, bukannya mensejahterakan rakyat," tandas Suwandi.
Menjelang Pemilu legislatif dan pemilihan presiden, toh ada anggapan seolah-olah isu Protap digelindingkan sebagai komoditi politik. Jangan hanya menjadi angin sorga untuk kepentingan politik pihak tertentu, kata pengamat. Akankah Protap memang bakal terbentuk dalam tempo tak lama lagi  sebagaimana diisyaratkan Suwandi dalam kunjungannya ke Tarutung?

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun