Setelah kmp memenangkan dua pertempuran atas bantuan PD, kini posisi Jokowi cukup dilematis.
Koalisi PDIP kelihatannya akan kehilangan kedudukan di DPR, MPR, karena MK mengvonis PDIP kalah dalam putusan MK mengenai MD3. Di MD3 tertulis, untuk menjadi pimpinan DPR/MPR, minimal harus mendapat dukungan 5 fraksi. Dengan kehilangan hak menjadi pimpinan di MD3, maka jelas dikemudian hari, segala undang-undang yang akan mengkikis koruptor dan pelanggaran HAM akan dikunci di DPR. Jangan harap Jokowi bisa dengan lancar mengajukan APBN-P dan pengusustan korupsi arb dan kasus penculikan Mahasiswa dan Politikus anti ato. Indonesia walaupun namanya negara demokrasi, tetapi kenyataan akan tetap dalam jaman order baru.
Dengan "memenangkan" UU Pilkada atas bantuan PD, maka Jokowi dikemudian hari hanya bisa memerintah di lokasi sekneg, dan beberapa propinsi (misalnya Jateng) karena ada UU otonomi daerah, maka gubernur, bupati dan walikota dari kmp, tidak akan meladeni perintah pemerintah pusat. wowo dan arb mempreteli kekuasaan pemerintah pusat dengan menguasai DPR, MPR, Pemprov dan Pemda.
Ekonomi Indonesia akan goncang besar, misalnya, untuk mengurangi subsidi BBM, sehingga Indonesia punya dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur, bisa saja dimentahkan di DPR, dengan alasan melindungi rakyat miskin. Mengusut kasus korupsi lapindo, bisa saja DPR menolak karena dianggap bisa menggoncangkan kestabilan politik. Mau mengusut wowo soal pelanggaran HAM berat, pasti akan diganjal juga. Kita lihat, kurs dolar dalam berapa hari ini, sudah tembus lagi 12,100.- Jika pemerintah mau membangun jalan Tol, mereka akan minta memakai kasus keputusan pengadilan Jakarta Utara yang mewajibkan PU ganti rugi 35 juta rupiah sebagai Jurispudensi, menaikkan nilai ganti untung, sehingga tidak bisa membuat jalan Tol yang baru karena ganti untung harga tanah melonjak, otomatis ekonomi akan lesu.
Besar kemungkin Fraksi kelompok Islam radikal, dan kelompok militer yang diasuh mantan penculik, bekerja sama dengan isis, untuk merongrong keamanan Indonesia, melakukan teror bom disana sini. Apalagi yang tidak mungkin, MOG yang dimiliki oleh seorang perwira tinggi saja bisa dipinjamkan ke wowo untuk mengacaukan sidang MK.
Saya sarankan Jokowi harus bersender kepada rakyat, harus membuka mata rakyat atas kecurangan-kecurangan sistim yang terjadi di DPR. Sehingga bisa melawan kmp.
Jika sudah menguasai dukungan rakyat lebih dari 65%, dan jika DPR acap kali mengganggu dalam pembuatan UU baru, serta APBN-P, dan rakyat telah melihat bukti nyata atas tindakan kmp yang telah merugikan rakyat, menghambat pemerintah pusat atas pilihan 53,15% rakyat, Jokowi harus umumkan pilpres dan pemilu dipercepat, dengan tujuan membersihkan anggota DPR yang bangsat-bangsat ini, dan pilpres juga dipercepat. Ini mungkin bisa terjadi tumpahan darah, tapi jika mendapat dukungan rakyat, ini bisa dilakukan. Tentu pihak Jokowi harus "memancing" kmp melakukan beberapa kali pengganjalan, dan Jokowi harus mengutama melakukan pencerdasan politik bangsa.
Jokowi jangan mengajukan RUU yang akan menguntungkan kmp, sehingga membuat sidang paripurna beberapa kali mengveto RUU yang menguntungkan rakyat tapi merugikan kmp. Misalnya RUU masalah koruptor dan RUU HAM berat.
Memanfaatkan KPK yang merupakan tumpuan rakyat (sekarang KPK berwibawa jauh lebih tinggi daripada DPR). untuk mengurangi korupsi, bisa andalkan KPK. Asalkan pemerintah tidak ajukan RUU yang bisa membahayakan KPK, DPR tidak bisa berbuat apa-apa terhadap KPK.
Untuk membatalkan UU Pilkada, masih bisa melalui jalan MK, walaupun saya rasa harapan tidak besar. karena MK banyak orang partai.
Untuk menetralisir gangguan DPR atas perkembangan ekonomi Indonesia, sebaiknya Jokowi mengajak negara sahabat lain turut menanam infrastruktur dan prasarana. Sekarang negara yang paling kaya bukan lagi Amerika, dan bukan Jepang, apalagi Amerika dan Jepang sering mempunyai maksud terselubung. Kita lebih baik memilih pendekatan dengan Tiongkok, Perancis, Rusia, India dan Jerman. Ambil contoh, SBY mau membangun kereta cepat, pendekatan mereka ke Jepang, padahal kereta cepat jepang hampir lebih mahal satu kali lipat dari Tiongkok. MRT juga sama, produk jepang lebih mahal dari produk Tiongkok. Kita sadar, bahwa Hatta Rajasa kayanya tidak bisa menolak dari Jepang, banyak perjanjian yang menguntungkan jepang telah ditanda tangani, misalnya memberi perlakuan khusus terhadap mobil jepang, sehingga mobil Jerman yang kualitas lebih baik terganjal di tarip Bea Masuk. di jaman kabinet SBY, kelihatan sekali, dominasi jepang yang berlebihan. Indonesia sebaiknya memanfaatkan Dana dari Tiongkok yang tidak terlalu banyak syarat politik, seperti halnya Garuda mendapat pinjaman tunai dari pemerintah Tiongkok. Tiongkok bisa berperan dalam keretanisasi Indonesia (Jawa dan Sumatera), karena didunia ini, pabrik kereta api Tiongkok punya reputasi tinggi dan mereka sedang banyak dana. Untuk membangun jalan Tol di Sumatera, bisa manfaatkan Malaysia yang katanya berminat. Buah-buahan Indonesia juga mempunyai peluang besar di negara berpenduduk terbesar kesatu dan kedua (Tiongkok dan India). Dengan embargo negara barat terhadap Rusia, hasil pertanian sebetulnya mempunyai peluang baik ke Rusia, mungkin Indonesia bisa menyediakan lahan untuk pengembangan pertanian kerjasama dengan Tiongkok dan Taiwan, untuk menaikkan produksi pertanian, perikanan. Prinsipnya, jika APBN dicekek oleh DPR, bisa gunakan kekuatan negara asing yang BERITIKAD BAIK terhadap Indonesia.
Perlombaan antara Jokowi dan wowo (orba + fasis + koruptor + preman + ekstrimis agama) adalah pertempuran hidup mati, bukan pertandingan persahabatan. Rakyat yang mengharapkan Indonesia maju, harus turut membantu Jokowi memberantas segala bentuk kejahatan diatas yang diwakili oleh kmp.
NB :
