Membaca artikel Go Teng Shin, mengenai bus berkarat, saya baru tahu, jadi memang ada kelompok penjual mobil bus yang mendekati Gubernur, wagub dan Dishub, agar penyelesaian kemacetan dengan cara “memaksa” warga DKI naik bus. baca :
http://politik.kompasiana.com/2014/03/11/semudah-itu-mencatut-jokowi-640750.html
Sah-sah saja orang menawarkan cara penyelesaian kemacetan kepada pemda, tapi jangan salah saya bukan kontraktor jalanan, bukan penjual bus. Maka tidak heran ketika proposal saya untuk mengurai kemacetan, saya ajukan kepada Jokowi, dalam 10 hari Jokowi sudah disposisi ke Dishub minta pendapatnya, dan saya juga sudah menghubungi Dishub, tapi sudah berbulan-bulan saya tidak mendapat kabar seperti yang disebut pak Go Tent Shin yang segera mendapat respons dari Dishub atas ide membeli bus.
Mungkin saya kurang pandai bergaul dengan Dishub, sehingga tidak ada jawaban apapun dari dishub, walaupun saya sudah berapa kali ke dishub menjelaskan ide saya.
Mungkin karena ide saya telah merugikan income oknum dishub, misalkan saya anjurkan pak Jokowi soal ijin trayek harus diundi, bukan dijual…..
baca :
http://jakarta.kompasiana.com/transportasi/2013/09/19/menyelesaikan-kemacetan-walaupun-dibanjiri-mobil-lcgc-593979.html
Sebagai seorang yang mempelajari sistim lalulintas kota, cara ahok mencabut pentil, pengembosan ban, menghukum penerobos busway dengan hukuman 1 juta dan menyuruh sita apa saja jika pengemudi tidak membawa uang 1 juta untuk membayar denda, atau STNK-nya dilarang perpanjang, YANG KESELURUHANNYA MELANGGAR UU LALULINTAS, saya bisa bilang ahok dan dishub tidak ngerti hukum, sedangkan Jokowi, ahok dan dishub sudah kebingungan mengurus masalah kemacetan.
Coba nanya ahok, kenapa Jakarta macet, dia hanya bilang, suruh naik bus (tapi dia sendiri ogah naik bus), dia tidak ngerti, bahwa Jakarta kota MEGAPOLITAN yang waktu adalah sangat berharga, bukan belitung, bukan solo yang hanya kota kecil. Di Jakarta effisiensi dan waktu sangat penting. ahok suruh orang naik bus, tapi kalo bus itu memang bagus, suruh dulu dong semua PNS DKI naik bus, coba bertahan 1 tahun, bisa jalan tidak.
Pemda sendiri tidak yakin bus dapat menyelesaikan kemacetan.
Apalagi sebentar lagi Jokowi akan berhenti dari jabatan Gubernur dan menjadi capres PDIP, kalau sebagai Gubernur, Jokowi tidak bisa ambil orang pintar dari luar untuk menjabat posisi Kadishub, karena peraturan PNS, tapi jika Jokowi terilih jadi presiden, dia bebas mencari seorang Menteri Perhubungan yang baik dan mengerti masalah, sehingga beban Jokowi dapat diringankan. Tapi jangan mengangkat orang yang tidak mengerti perhubungan jadi menteri perhubungan, nanti yang macet bukan hanya Jakarta, bisa seluruh kota besar di Indonesia turut kebagian macet.
