Mohon tunggu...
Leo Kusima
Leo Kusima Mohon Tunggu... profesional -

Tidak lulus SMA karena sekolah disegel rejim suharto. berkecimpung di bidang transportasi (sistim transportasi) Jembatan/Jalan Layang khusus untuk motor dan sepeda

Selanjutnya

Tutup

Money

Menanggapi debat Capres (2)

18 Juni 2014   19:21 Diperbarui: 20 Juni 2015   03:14 48
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bisnis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Nappy


Jokowi menyarankan Tol laut, kalau berangkat dari barat selalu penuh menuju ke timur, tapi pulang dari timur, kontainer kurang terisi, bagi pengusaha kapal, ya akan kenakan tarif dari barat ke timur dua kali lipat, untuk menutup kekurangan kiriman barang dari timur ke barat.  Menurut saya, apa yang seharusnya Jokowi lakukan?  memindahkan penduduk besar-besaran ke wilayah timur !  misalnya memindahkan 20 juta penduduk dari Jawa ke Papua.  dan memindahkan sebagian industri/pertanian yang sudah usang, yang membutuhkan lahan besar ke Papua, MIsalnya pertanian tebu, tanaman padi, dipindah ke Papua, jika Jawa dan Sumatera kekurangan makan, diimpor dari Papua, bukan dari Vietnam atau Thailand.  Dengan demikian, balance logistic dari barat ke timur dan dari timur ke barat akan balance.  Jika tidak balance volume dari timur ke barat dan jumlah tidak banyak, maka biaya pelabuhan akan mahal karena trafic rendah.  Ide ini baik, tapi pelaksanaan perlu waktu.

Mengenai prabowo mau naikkan gaji buruh dari enam juta, komentar pendengar adalah gaji buruh Kiani dibereskan dulu, komentar saya adalah ini trik wowo untuk membohongi buruh agar memilih dia jadi presiden.

Jika Gini coefficient menjelek, yaitu kalangan atas mendapat bagian penghasilan yang terlalu tinggi, memang perlu menaikkan gaji buruh untuk pemerataan dan menyeimbanginya.  Tapi jika Gini coefficient wajar, maka untuk menaiki daya saing industri Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah?

1.  Kepada industri kecil, kenaikan upah buruh harus dibawah rata-rata, karena industri kecil tidak memiliki tehnologi yang muktahir, maka mereka sulit bersaing dengan luar negeri.

2.  Kepada pengusaha besar, misalnya yang dipimpin wanadi, misalnya Astra,  Bank-bank besar BCA, Pabrik Semen, dikenakan kenaikkan gaji dengan tarip yang berbeda,  Jadi upah minimum jangan disamakan.  dengan demikian si wanandi tidak bisa menggunakan industri kecil sebagai tameng untuk tidak naik gaji.

3.  Pemerintah harus menyediakan dana untuk menaikkan ketrampilan buruh, dengan naiknya effisiensi kerja, maka daya minta naik gaji akan jadi lebih baik, pengusaha juga lebih rela membayar gaji buruh lebih tinggi, jika buruh lebih trampil.

Mengenai pasaran bersama Asean, Jokowi akan mengeluar trik sedikit menghambat perusahaan asing, khususnya di perbankan dan hak udara.  Memang saya juga heran, RI belum siap, tapi sudah mau bersaing bebas dengan negara lain, kita bisa dilalap sama satu singapore dan dua malaysia.

Kita harus sangat waspada singapore, karena singapore hanya satu kota saja, sehingga dia bisa lebih effisiensi, dan dia buka kasino yang menghambat warga negaranya berudi tapi mengharapkan wisatawan dari Indonesia, Tiongkok dan Thailand bangkrut di singapore, baca:

http://hankam.kompasiana.com/2013/01/24/singapore-bukan-negara-sahabat-indonesia--527385.html

pemerintah SBY tidak pandai dalam berhadapan dengan singapore, coba bayangkan, singapore airline (SQ) terbang ke Indonesia, satu hari ke Jakarta lebih dari 7 kali, anda kira SQ hanya membawa penumpang ke singapore?  tidak, SALAH BESAR !  mereka bawa penumpang Indonesia terbang ke hongkong, tiongkok, taiwan, jepang, korea, eropa, amerika bahkan australia dan new zealand.  coba kalau kita batasi penerbangan SQ hanya dua kali sehari, maka Garuda akan hidup untuk menerbangkan ke eropa, amerika, asia timur dan australia.  kita ini digragot sama SQ, dan gelinya, banyak pejabat juga maunya naik SQ, dan tidak mau memilih garuda (GA).  Sehingga GA tidak bisa maju-maju.  Seharusnya Indonesia selain membataskan jumlah penerbangan ke Indoensia, SQ, TG dan lain-lain yang melintasi udara Indonesia ke australia, harus membayar sesuatu ke pemerintah (bukan kekantong pribadi oknum dephub).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun