Hukum akibat-sebab yang absurd BPOM, "Vaksin palsu beredar karena masyarakat ingin harga murah,".
Masyarakat diposisikan sebagai penyebab yang mengakibatkan tindakan pidana kriminal. Mental penyangkalan dari ketidakmampuan memberikan rasa aman dan pengawasan, korban menjadi penyebab terjadinya kejahatan.
Analoginya, pemerkosaan marak karena wanita berupaya berparas menawan. Logikanya adalah, wanita kontra menawan tidak diperkosa, masyarakat kontra vaksin murah maka tak ada vaksin palsu. KONYOL!!!!
Perempuan dengan paras pas-pasan bahkan tak menarik dapat menjadi korban perkosaan kapanpun. Masyarakat tidak protes vaksin mahal bahkan semakin menguntungkan para pelaku pemalsu vaksin.
BPOM sudah kelewatan, kemandulan BPOM berusaha ditutupi dengan analogi absurd. Menjadi HAK masyarakat untuk menuntut vaksin murah bahkan bagi segala jenis kebutuhan lainnya sebagai penyebab kriminalitas, sama hal menjadi HAK wanita untuk berupaya berpenampilan menawan.
Saat para korban yang menuntut haknya kemudian dituding penyebab kegiatan kriminal, jelas BPOM berupaya membodohi masyarakat luas. Penjelasan yang sahih dan masuk akal adalah, Vaksin palsu dapat beredar karena ketidak mampuan BPOM untuk mendeteksi dan mengawasi, kekacauan metode kontrol kualitas farmasi , sistem pengadaan barang dan jasa yang masih bolong-bolong, sentra medis dan farmasi seperti klinik dan apotik yang kurang terpantau.
BPOM sebagai aparatur pencegahan, pengawasan dan penindakan jelas-jelas kecolongan. Sementara masyarakat tidak mengharapkan bunga-bunga alasan, namun upaya nyata untuk mencegah kejahatan serupa agar tak terulang.
Sungguh indah bila, "Ya, kami kecolongan," dan serta merta melakukan tindakan pencegahan lanjutan. Semisal, pengetatan distributor melalui sertifikasi, sehingga sentra kesehatan hanya membeli dari distributor yang diakui.
Menetapkan identitas kemasan seperti hologram. Mengajukan draft hukuman yang berat bagi pembuat vaksin palsu maupun pihak yang sengaja menggunakannya pada masyarakat. Â Serta rutin melakukan sampling acak terhadap produk farmasi tanpa perlu menunggu adanya kejadian.
Tentu keseriusan BPOM dan Pemerintah dapat dimulai dari membeberkan distributor serta sentra kesehatan yang menggunakan vaksin abal-abal tersebut. Jangan katakan distributor yang ahli marketing tidak mengetahui/ mengendus produk KW.
Jangan sebut sentra kesehatan tersebut yang dijalankan oleh para sarjana medis/ farmasi tidak mengetahui bahkan menyadari kejanggalan produk farmasi dengan harga miring. Sudahlah jangan bodohi masyarakat, bongkar semua, ungkapkan di hadapan publik.
