Mandat rakyat atau kepentingan partai
Dewan Perwakilan Rakyat kita kenal dengan sebutan DPR, secara berjenjang tingkatan dapat kita lihat dari pusat hingga kabupaten/kota. Mereka dipilih melalui pemilu yang diselenggarakan dalam jenjang waktu lima tahun sekali, untuk mewakili aspirasi masyarakat. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya DPR dihadapkan dilema mengenai dualisme perannya. Di satu sisi, DPR memiliki mandat sebagai wakil rakyat, yang berarti mereka harus memperjuangkan kepentingan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi disisi lain, DPR juga merupakan perwakilan atau representasi dari partai politik, sehingga mereka juga memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan partai yang menaunginya.
Sebagai lembaga legislatif DPR memiliki tugas sepertiÂ
*Menjadi perwakilan bagi rakyat
DPR harus aktif mendengarkan dan menerima aspirasi rakyat dari berbagai kalangan, baik melalui kunjungan kerja, reses, maupun media sosial. DPR harus transparan dalam membuat kebijakan dan akuntabel dalam setiap keputusannya yang berdampak langsung kepada rakyat. Informasi mengenai kegiatan DPR harus mudah diakses oleh publik.
*Membuat Undang-Undang yang Berkualitas
 Proses pembuatan undang-undang harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti ahli, akademisi, dan masyarakat sipil. Setiap undang-undang yang dibuat harus didasarkan pada data dan kajian yang komprehensif, sehingga dampaknya dapat diprediksi dengan baik. Undang-undang yang dibuat harus mengutamakan kepentingan nasional jangka panjang, bukan hanya kepentingan sesaat atau kelompok tertentu..
*Menyusun Anggaran Negara yang Berkeadilan
Negara harus diprioritaskan untuk sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga tidak terjadi penyelewengan. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan anggaran negara, sehingga anggaran yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
*Meningkatkan Kualitas Anggota DPR
Anggota DPR harus memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, sehingga dapat dipercaya oleh rakyat. Anggota DPR perlu memiliki pengetahuan yang luas di berbagai bidang, sehingga dapat memahami isu-isu yang kompleks. Anggota DPR perlu aktif melakukan studi banding ke negara lain untuk belajar dari praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
