Mohon tunggu...
lia kustiandi
lia kustiandi Mohon Tunggu... profesional -

konsultan sistem akuntansi keuangan dan auditor intren

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Prof Yusril Ihza Mahenda: Tujuan Demokrasi Adalah untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat, Rakyatlah yang Berdaulat

12 April 2014   14:50 Diperbarui: 23 Juni 2015   23:46 539
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Sebuah Pertanyaan tentang Demokrasi dari seorang Tweper kepada Prof Yusrilhza Mahendra

Tanya:
Taqwa @kanjeng_taqwa 5 jam
Prof @Yusrilihza_Mhd mau tanya, tujuan Demokrasi di suatu Negeri itu sbnrnya apa?
Bentangkan Balas Retweet Favorit Selebihnya

Jawab:
Yusril Ihza Mahendra @Yusrilihza_Mhd 5 jam
@kanjeng_taqwa:” untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,bhw rakyatlah yg berdaulat”

“'TUJUAN DEMOKRASI ADALAH UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT, RAKYATLAH YG BERDAULAT"

Indah nya kalimat ini. andai saja semua orang Indonesia memahami kalimat jawaban dari ProfYusrilihza Mahendra IItentu semua akan sepakat bahwa pemilu kita ini bukan untuk kedaulatan Rakyat tetapi untuk kedaulatan orang orang yang memiliki uang banyak. atau orang2 yg berduit yg kemudian akan duduk sebagai Anggota Dewan Perwaklan Rakyat Yang terhormat.

Para Anggota Dewan terhormat itu akan berkalkulasi setelah mereka menempati posisi jabatan wakil rakyat, berapa biaya yg sudah mereka keluarkan? Apakah penghasilan para Wakil Rakyat  akan bisa mengembalikan uang yg sudah mereka keluarkan untuk pemenangan pemilu ? andai bisa berapa lama uang tersebut baru kembali ? dengan cara apa mereka mau mengembalikan biaya pemenangan nya ? walaupun tdk pernah di ucapkan tetapi saya yakin pasti di benak mereka aka ada pertanyaan pertanyaan serupa.

Tudingan memeras rakyat melaui APBN atau APBD yang sumbernya adalah hasil pengumutan pajak dari Rakyat. Tidak salah sebab terbukti demikianlah adanya. Sayangnya Rakyat Indonesia masih banyak yg belum faham atau jikapun faham tdk pernah memikirkan nya secara serius. Rakyat kecil tdk pernah berpikir bahwa dengan uang Rp 50.000 hak politik mereka telah di beli slama5 tahun ke depan dan mereka tidak menerima benefit atau keuntungan dari hak politiknya, kecuali uang tunai Rp 50.000 per kepala selama 5 tahun.

Kelihatannya  sistem pemilu kita sudah mengalami pembusukan, perlu dipikirkan dan di rancang kembali system pemilu yg tdk menyuburkan  Money Politik baik dari para kontestan Pemilu maupun para pemilih yg selalu bertanya ada amplopnya tidak ? ketika sosialisasi di lakukan oleh kader Parpol. walaupun pengeluaran biaya untuk kebutuan kampanye dalam pemilu pasti ada, dan sering di sebut sebagai Cost Politik

tetapi bukan Money Politik sebab Money Politik terbukti telah melahirkan generas kepemimpinan yg Korup. Rakyat semakin sengsara fasilitas Negara Untuk Rakyat semakin mahal sehingga rakyat semakin susah hidupnya.

Sikap masyarakat yg sering saya jumpa dalam pemilu 2014 ketika ada kader Parpol yg sedang melakukan Sosialisasi kepada masyarakat adalah pertanyaan NPWP. Ini bukan Nomor Pokok Wajib Pajak, tetapi Nomer Piro? Wani Piro ?, itu terlontar dengan enteng tanpa tedeng aling aling, ini kenyataan di lapangan Rakyat Lapar dan haus. Masa masa kampanye merupakan masa masa dimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari para kontestas pemilu.  Dan ini dilontarkan bukan saja oleh rakyat yg miskin, bahkan orang orang yg kalau dilihat mampu secara ekonomi, pun ikut ikutan melontarkan kata tsb.

Duh Bangsaku. mari kita mulai merubah diri menjadi manusia yg mengerti arti kata Perwakilan Rakyat. Mengerti arti kata berdaulat, dan mengerti bagaimana Money Politik telah merusak sendi sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.  Andai saja tidak ada money poltik, barangkali tdk akan ada Caleg yg setres ketika tau dirinya tdk lolos ke DPR.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun