Keuangan Pemerintah Pusat
Keuangan pemerintah pusat merupakan laporan keuangan tang dibuat oleh pmerintah pusat dalam rangka tranparansi dan pertanggung jawaban dengan atas pelaksanaan oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dalam keuangan pemerintah pusat ini terdapat beberapa komponen -- komponen yaitu :
- Pendapatan pemerintah pusat
- Pendapatan pajak. Dalam komponen ini, pendapatan pemerintah pusat berasal dari penerimaan dari pajak yang terdiri dari:
- Pajak penghasilan
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PB B)
- Pendapatan non-pajak. Dalam hal ini, misalnya pendapatan yang berasal dari sumber -- sumber seperti dividen, royalti, atau hasil investasi pemerintah.
- Dana hibah atau transfer. Dalam konteks ini yaitu pendapatan yang berasal dari sumber seperti bantuan dari luar negeri atau dana yang diberikan oleh lembaga -- lembaga internasinal.
- Pengeluaran pemerintah pusat
- Pengelolaan dana. Dalam pengelolaan dana perlu diadakannya beberapa hal agar jelas dalam mengelola dana yang ada yaitu dengan berbagai cara seperti :
- Penyusunan dana. Dalam penyusunan dana ini biasanya dilakukan selama satu tahun anggran.
- Pengawasan dan pengendalian. Tujuan dalam pengawasan dan pengendalian ini yaitu agar sesuai dengan anggaran yang telah ditentuan dan didapatkan.
- Akuntabilitas dan transparansi. Dalam mengelola sebuah dana perlu diadakannya dengan cara transparan, karena dalam menggunakan dana publik ini dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- Pengaturan dan kebijakan keuangan
- Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan keputusan pemerintah  terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran.
- Kebijakan pajak. Dalam kebijakan ini yaitu berkaitan dengan jenis dan tarif pajak yang diberlakukan oleh pemerintah.
- Pengaturan keuangan publik
Keuangan Pemerintah Daerah
      Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang  dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam keuangan pemerintah daerah terdapat beberapa komponen utama yaitu:
- Pendapatan pemerintah daerah
- Pendapatan pajak daerah
- Dana bagi hasil
- Pendapatan asli daerah
- Pengeluaran pemerintah daerah
- Manejemen keuangan daerah
- Kebijakan fiskal daerah
Pengertian Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
      Hubungan keuangan pusat dan daerah merupakan sebuah aspek dari hubungan keuangan yang terjadi akibat adanya pembagian kewenangan dan fungsi di antara tingkat pemerintah yang sebagai perwujudan dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah.
      Hubungan keuangan pusat dan daerah menyangkut pebagian tanggung jawab uuntuk melaksankan kegiatan -- kegiatan tertentu, antara kegiatan tingkat -- tingkat pemerinta dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran sebagai akibat dari kegiatan -- kegiatan tersebut (Kenneth J. Davey (1988)).
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
      Dalam hal ini, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai suatu sistem penyelenggara keuangan yang mengatur hak dan kewajibab keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dilaksanakan secara adil,  transparan, akuntabel, serta selaras berdasarkan undanga -- undang.
Dana Transfer Khusus di Kabupaten Magetan
      Dana transfer khusus di Kabupaten Magetan, Jawa Timur berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pemerintahan. Dana transfer khusus ini berasal dari pemerintah pusat dan digunakan untuk berbagai tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu seperti pengembangan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain -- lain. Ada beberapa dana transfer khusus yang diterima Kabupaten Magetan antara lain :
- Dana Insentif Daerah (DID). Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang diterima Kabupaten Magetan dari pemerintah pusat sebagai insentif untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.
- Dana Perimbangan. Dana Perimbangan merupakan bentuk pelaksanaan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam bentuk anggaran, melalui alokasi dana. Alokasi dana adalah pelimpahan sejumlah anggaran untuk tujuan tertentu. Pelimpahan dalam dana perimbangan tersebut ditujukan untuk mencukupi kebutuhan dana aktivitas dan program di daerah.
- Dana Alokasi Khusus. Dalam konteks ini, dana alokasi khusus sebagai pendukung atas berjalannya berbagai kegiatan dan program pemerintahan.
