Mohon tunggu...
legalitaskita
legalitaskita Mohon Tunggu... Full Time Blogger - blog perizinan usaha

Tulisan blog legalitaskita seputar perizinan usaha

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

SKDP Dihapuskan di DKI Jakarta, Kabar Baik atau Buruk untuk Pelaku Usaha?

5 Agustus 2019   10:20 Diperbarui: 7 Agustus 2019   20:16 772
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dihapuskannya SKDP/ SKDU dalam layanan Perizinan Pemprov (PTSP) DKI Jakarta memangkas jangka waktu pendirian Badan Usaha (PT maupun CV). Hal tersebut tentunya merupakan kabar baik bagi Pelaku Usaha yang hendak mendirikan badan Usaha di DKI Jakarta.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) atau dikenal juga dengan nama Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) merupakan dokumen wajib yang dahulunya melekat sebagai dokumen legalitas usaha anda. 

Setiap berurusan dengan pihak Bank dan pihak Kantor Pajak sudah barang tentu SKDP dicantumkan sebagai salah satu dokumen persyaratan yang perlu dilampirkan.

Walaupun kegunaannya hanya sebagai surat keterangan dan bukan merupakan izin usaha, SKDP tetap merupakan dokumen yang menjadi wajib untuk diajukan dan dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Namun sejak 6 Mei 2019, Tim Legalitaskita  mendapatkan informasi bahwa SKDP sudah tidak bisa diajukan di PTSP DKI Jakarta.

Hal tersebut diatur pada Surat Keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penutupan Layanan Non Perizinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Surat Keterangan Domisili Usaha. Pemprov DKI Jakarta tidak main-main dalam menciptakan iklim kemudahan usaha di DKI dengan menghapuskan layanan SKDP/ SKDU.

Berdasarkan pengalaman yang ditemui oleh tim Legalitaskita,  SKDP/ SKDU dalam proses pengajuannya relatif banyak memakan waktu dan cenderung tidak  efisien dibandingkan pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submiission (OSS).

Dari mulai harus verifikasi dengan cara datang langsung ke ptsp terdekat dan membawa dokumen  untuk mendapatkan akun ptsp, pengajuan online, lalu pengambilan dengan cara datang langsung ke PTSP terkait yang umumnya memakan waktu 4- 10 hari kerja.

Semoga peniadaan SKDP Di DKI dapat memberikan banyak kabar baik bagi para pelaku Usaha di DKI sehingga memudahkan para Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Baca juga: SKDP ditiadakan di DKI, rumah tinggal bisa dijadikan domisili PT/ CV

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun