Hal yang Perlu Dipertimbangkan Suatu Negara Sebelum Mengembangkan Energi Nuklir untuk Pertahanan Militer

Ditinjau dari aspek teknis, politik, dan strategis, terhadap kebutuhan pertahanan negara.

Energi nuklir telah lama menjadi subyek kontroversi, terutama jika dikaitkan dengan penerapannya di bidang militer. Sebelum suatu negara memutuskan untuk mulai mengembangkan energi nuklir untuk tujuan pertahanan militer, ada beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan. Pertimbangan tersebut mencakup aspek teknis, politik, dan strategis, serta implikasinya terhadap kebutuhan pertahanan dan militer negara.

Pertimbangan Teknis

• Infrastruktur : Mengembangkan energi nuklir untuk keperluan militer memerlukan infrastruktur canggih yang mencakup reaktor nuklir, fasilitas pengayaan, dan pabrik pemrosesan ulang. Hal ini diperlukan karena, persaingan teknologi baru membuat pengendalian senjata nuklir lebih sulit dan harus bersaing dalam perlombaan teknologi tinggi seperti negara-negara yang telah memiliki senjata nuklir terdahulu seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia untuk menyempurnakan kemampuan nuklir untuk melindungi masing-masing negara tersebut dan keamanan internasional. Fasilitas dan teknologi ini harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang ketat untuk mencegah kecelakaan atau akses tidak sah dalam ketentuan penggunaan energi nuklir. Infrastruktur juga sangat penting dalam mendukung kebutuhan energi militer, khususnya di daerah terpencil atau tidak bersahabat dimana sumber energi tradisional mungkin tidak tersedia. Infrastruktur harus dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan tingkat keselamatan dan keamanan tertinggi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti proteksi radiasi, penahanan, dan perencanaan tanggap darurat (Ichord & Oosterveld, 2019); (TUCKER, 2022).
• Keahlian : Keahlian teknis tingkat tinggi diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas nuklir. Negara-negara harus berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan untuk memastikan angkatan kerja terampil yang mampu mengelola kompleksitas energi nuklir. Keahlian ini sangat penting dalam menjamin pengoperasian reaktor nuklir yang aman dan efisien, serta menjaga integritas seluruh infrastruktur nuklir. Keahlian yang dibutuhkan tidak hanya mencakup pengetahuan teknis tetapi juga kemampuan untuk mengelola sistem yang kompleks, menangani keadaan darurat, dan menjaga tingkat keamanan tertinggi (Ichord & Oosterveld, 2019).
• Biaya : Mengembangkan energi nuklir untuk tujuan militer adalah upaya yang mahal dan memerlukan sumber daya finansial yang besar. Negara-negara harus mempertimbangkan dampak finansial dibandingkan manfaat yang dirasakan dari pencegahan nuklir. Biaya pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur nuklir, termasuk reaktor, fasilitas pengayaan, dan pabrik pemrosesan ulang, sangatlah besar. Selain itu, biaya pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas ini, termasuk biaya bahan bakar dan biaya personel, juga harus dipertimbangkan. Biaya energi nuklir untuk keperluan militer bisa sangat besar, namun sering kali dipandang sebagai investasi yang diperlukan dalam keamanan nasional (Nuclear Power and Energy Security, 2024).

Analisis dan Kepentingan Politik

• Hubungan Internasional : Keputusan untuk mengembangkan energi nuklir untuk keperluan militer dapat mempunyai implikasi yang signifikan terhadap hubungan internasional. Hal ini dapat meningkatkan ketegangan dengan negara-negara bersenjata nuklir lainnya dan berdampak pada hubungan diplomatik. Pengembangan senjata nuklir sangat erat kaitannya dengan konsep pencegahan yang merupakan aspek sentral dalam hubungan internasional. Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara dapat dilihat sebagai alat pencegah bagi negara lain untuk melakukan serangan, karena risiko pembalasan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional, dimana ancaman perang nuklir merupakan faktor yang konstan (Udum, 2017).
• Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) : adalah perjanjian internasional penting yang mengatur penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai sekaligus mencegah penyebaran senjata nuklir. Negara-negara yang mempertimbangkan pengembangan energi nuklir untuk tujuan militer harus mempertimbangkan kewajiban mereka berdasarkan NPT. 
• Pelanggaran terhadap perjanjian ini dapat mengakibatkan kecaman dan sanksi internasional. NPT merupakan komponen penting dalam hukum internasional dan dirancang untuk mencegah proliferasi senjata nuklir, memastikan bahwa manfaat energi nuklir digunakan untuk tujuan damai sambil menjaga keamanan global. 
• Didukung dengan kompleksitas yang berkembang dalam pencegahan nuklir di era modern, menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik. Meskipun ada upaya untuk mengurangi persenjataan nuklir setelah Perang Dingin, kebangkitan ancaman nuklir dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara telah menyebabkan fokus baru pada pemeliharaan dan modernisasi kekuatan nuklir. Pengembangan senjata hipersonik, meskipun menghadirkan kemampuan dan tantangan baru, tidak meniadakan kebutuhan akan senjata nuklir tradisional seperti ICBM. Kesulitan perjanjian pengendalian senjata dalam menghadapi perkembangan ini. Secara keseluruhan, kondisi saat ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan strategi pencegahan dan penyebaran nuklir yang efektif (TUCKER, 2022).
• Dinamika Regional : Keputusan untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan militer dapat berdampak pada dinamika keamanan regional. Hal ini dapat menyebabkan perlombaan senjata regional, di mana negara-negara tetangga merasa terdorong untuk mengembangkan kemampuan nuklir mereka sendiri untuk menjaga keseimbangan kekuatan. 
• Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang bergejolak, dimana ancaman perang nuklir akan meningkat. Alternatifnya, pengembangan energi nuklir untuk tujuan militer dapat mengubah keseimbangan kekuatan di suatu wilayah, yang berpotensi menyebabkan pergeseran lanskap keamanan regional (PERKOVICH, 2015).

Dampak terhadap Pertahanan Negara dan Kebutuhan Militer

• Pencegahan : Kepemilikan senjata nuklir dapat berfungsi sebagai alat pencegah terhadap musuh potensial, karena sering kali dianggap sebagai alat yang ampuh untuk mencegah konflik. Hal ini karena ancaman pembalasan nuklir dapat menjadi disinsentif yang kuat bagi musuh untuk melakukan tindakan agresif. Dengan mengembangkan energi nuklir untuk tujuan militer, suatu negara dapat meningkatkan kemampuan pencegahannya, sehingga dapat berkontribusi pada lingkungan internasional yang lebih stabil
• Postur Pertahanan : Senjata nuklir juga dapat mempengaruhi postur pertahanan suatu negara secara keseluruhan. Hal ini dapat mengarah pada kebijakan luar negeri yang lebih tegas, karena negara dengan penangkal nuklir yang kuat mungkin merasa lebih yakin akan kemampuannya melindungi kepentingannya dan membela sekutunya. Alternatifnya, kehadiran senjata nuklir dapat memberikan rasa aman terhadap ancaman eksternal, sehingga memungkinkan suatu negara untuk fokus pada aspek lain dari strategi pertahanannya.
• Strategi Militer : Pengembangan energi nuklir untuk keperluan militer juga dapat mempengaruhi strategi militer suatu negara. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dalam struktur kekuatan, penempatan, dan perencanaan operasional. Misalnya, negara yang mempunyai alat pencegah nuklir mungkin lebih fokus pada peperangan konvensional, karena ancaman pembalasan nuklir dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perang skala penuh. 
• Selain itu, pengembangan senjata nuklir dapat menyebabkan pergeseran prioritas belanja militer, dengan lebih banyak sumber daya yang dialokasikan untuk pengembangan dan pemeliharaan senjata-senjata tersebut

Untuk kesimpulan, keputusan untuk mengembangkan energi nuklir untuk tujuan pertahanan militer merupakan isu yang kompleks dan memiliki banyak aspek yang memerlukan pertimbangan cermat terhadap faktor teknis, politik, dan strategis. Negara-negara harus mempertimbangkan potensi manfaat dibandingkan dengan risiko dan biaya yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan kewajiban internasional mereka dan dampak yang lebih luas terhadap keamanan dan pertahanan nasional.