Masa depan Otonomi Daerah dibawah kepemimpinan Prabowo : Ancaman atau Peluang ?

Setelah Pemilihan Presiden 2024 usai dan Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden, isu mengenai masa depan otonomi daerah kembali menjadi perbincangan. Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum: apakah Prabowo akan mematikan otonomi daerah?

Prabowo dikenal sebagai sosok dengan latar belakang militer yang kuat, yang sering diasosiasikan dengan gaya kepemimpinan yang lebih sentralistik. Kekhawatiran ini tidak muncul tanpa alasan, mengingat dalam beberapa pidatonya ia menyoroti banyak kelemahan dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti korupsi di tingkat daerah dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Mahasiswa, sebagai penggerak perubahan, mulai mempertanyakan apakah kritik ini merupakan langkah awal untuk mengurangi kewenangan daerah.

Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa ia menghargai otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menyebut bahwa otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, pernyataan tersebut belum cukup menjawab keresahan bahwa kebijakan baru di bawah kepemimpinannya dapat mengarah pada pengurangan hak daerah dalam mengambil keputusan.

Salah satu kebijakan kontroversial yang diusulkan Prabowo adalah pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpusat. Menurutnya, hal ini dilakukan demi memastikan kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kepentingan nasional secara adil. Namun, mahasiswa dan pengamat politik mengkritik langkah ini karena berpotensi mengurangi kewenangan daerah dalam mengelola aset mereka sendiri. Pertanyaan yang muncul: apakah kebijakan ini merupakan bentuk sentralisasi terselubung?

Tidak bisa dipungkiri, relasi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini memang memiliki tantangan tersendiri. Meski desentralisasi sudah berjalan lebih dari dua dekade, masih banyak daerah yang merasa bahwa pemerintah pusat terlalu mendominasi, terutama dalam pengambilan kebijakan strategis. Jika Prabowo memperkuat kontrol pusat, hal ini berisiko memperburuk hubungan tersebut.

Namun, tidak semua pihak memandang langkah sentralisasi sebagai ancaman. Ada argumen bahwa dalam beberapa kasus, sentralisasi yang terkendali bisa mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Mahasiswa di beberapa universitas bahkan menyebut bahwa kebijakan seperti ini bisa diterima selama dilakukan secara transparan dan melibatkan daerah sebagai mitra strategis, bukan sebagai pihak yang hanya menerima perintah.

Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk terus mengawasi arah kebijakan pemerintah. Dialog terbuka dengan pemerintah pusat menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan Prabowo tetap sejalan dengan semangat desentralisasi. Jika otonomi daerah diubah, perubahan tersebut harus tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar efisiensi birokrasi.

Pada akhirnya, apakah Prabowo benar-benar akan mematikan otonomi daerah masih menjadi tanda tanya besar. Namun, dengan keterlibatan aktif masyarakat, khususnya mahasiswa, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah pemerintah tetap berada di jalur yang mendukung demokrasi dan keadilan sosial. Mari kita terus kritis dan bersuara untuk menjaga prinsip-prinsip otonomi daerah yang telah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan Indonesia.