Konflik Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. Konflik ini melibatkan beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan juga Indonesia, dengan klaim tumpang tindih atas wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan jalur pelayaran penting. Bagi Indonesia, ancaman dari konflik ini tidak hanya berhubungan dengan integritas teritorial tetapi juga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Laut China Selatan adalah wilayah strategis yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menjadikannya jalur utama perdagangan global. Selain itu, LCS juga memiliki cadangan sumber daya alam yang besar, termasuk minyak dan gas bumi serta sumber daya perikanan. Klaim tumpang tindih atas wilayah ini, terutama oleh Tiongkok dengan "nine-dash line" yang mencakup sebagian besar LCS, telah menimbulkan ketegangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia.
Banyak ancaman yang akan terjadi akibat dari konflik laut cina selatan terhadap kedaulatan Indonesia. Adanya pelanggaran Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Indonesia sering mengalami pelanggaran ZEE di perairan Natuna oleh kapal nelayan dan coast guard dari Tiongkok. Pelanggaran ini mencakup aktivitas illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang merusak sumber daya maritim Indonesia. Klaim Tiongkok bahwa Natuna adalah bagian dari traditional fishing ground, mereka semakin memperparah situasi dan menantang kedaulatan Indonesia. Pelanggaran ini merugikan ekonomi dengan menurunkan hasil tangkapan ikan nelayan local dan mengancam lingkungan laut akibat penangkapan ikan tak terkendali.
Sumber daya alam yang melimpah di Laut China Selatan, seperti minyak dan gas bumi menarik banyak negara dalam konflik ini. Eksploitasi di wilayah yang di klaim Indonesia bisa menambah ketegangan. Jika negara lain mengeksploitasi sumber daya tanpa izin Indonesia, potensi pendapatan dan kemandirian energi nasional bisa terganggu. Sebagai negara kaya sumber daya laut, Indonesia bergantung pada kekayaan ini untuk pengembangan ekonomi. Eksploitasi illegal asing merugikan ekonomi dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.
Konflik di LCS juga mempengaruhi ekonomi dan keamanan. Sebagai jalur perdagangan penting, gangguan di LCS akan memengaruhi perdagangan internasional dan stabilitas ekonomi Indonesia. Ketegangan ini juga memaksa peningkatan anggaran pertahanan dan menimbulkan ketidakpastian politik. Gangguan di Sea Lines of Trade (SLOT) meningkatkan biaya logistik dan distribusi, menaikkan harga barang pokok, menyebabkan inflasi, mengurangi daya beli  masyarakat, dan berpotensi memicu ketidakstabilan sosial.
Peningkatan kehadiran militer Tiongkok di LCS, termasuk Pembangunan pangkalan di pulau buatan mengancam keamanan regional. Indonesia harus waspada terhadap kemungkinan eskalasi militer yang bisa melibatkan wilayahnya. Kehadiran militer asing dekat perbatasan maritim Indonesia juga meningkatkan risiko perampokan, penyelundupan, dan kriminalitas transnasional. Untuk mengantisipasi ancaman ini, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas pertahanan maritimnya.
Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di LCS juga berdampak pada sosial dan politik. Ketegangan dengan negara tetangga dan pelanggaran ZEE bisa memengaruhi hubungan diplomatic dan memicu nasionalisme yang berlebihan serta menimbulkan ketidakstabilan politik jika pemerintah dianggap tidak mampu melindungi kepentingan nasional. Konflik berkepanjangan di LCS juga bisa memicu gelombang pengungsi dan migrasi illegal sekaligus menambah tekanan pada sistem sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengelola dampak ini dengan kebijakan yang tepat dan efektif.
Menghadapi anacaman di LCS, Indonesia harus merumuskan strategi komprehensif dan adaptif mencakup diplomasi, militer, ekonomi, dan kerjasama regional. Strategi ini penting untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di tengah ketegangan geopolitik. Indonesia perlu memanfaatkan semua sumber daya untuk menjaga stabilitas dan keamanan di perairannnya serta menghindari eskalasi konflik dan melindungi hak-hak maritim.
Ancaman konflik di Laut China Selatan merupakan isu yang kompleks dan memiliki dampak signifikan terhadap kedaulatan Indonesia. Adanya ancaman-acaman tersebut diperlukan beberapa strategi yang dapat dilakukam Indonesia dalam menghadapi ancaman yang mungkin timbul, termasuk diplomasi preventif, peningkatan kapasitas militer, dan kerjasama regional. ndonesia berupaya menjaga integritas teritorialnya dan memastikan keamanan serta stabilitas nasional. Tantangan ini menuntut respon yang komprehensif dan terkoordinasi untuk mengatasi berbagai ancaman yang muncul dari konflik di LCS.
Indonesia harus terus mengawal kepentingan nasionalnya di LCS melalui pendekatan yang bijak, memastikan bahwa kedaulatan dan hak-hak maritimnya tetap terlindungi di tengah dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan ini. Dengan menggabungkan diplomasi yang cerdas, penguatan pertahanan, dan kerjasama regional yang erat, Indonesia dapat menghadapi ancaman di Laut China Selatan dengan lebih efektif dan menjaga stabilitas serta kesejahteraan nasional.
Referensi
Sulistyani, Yuli Ari, Andhini Citra Pertiwi, and Marina Ika Sari. "Indonesia's Responses amidst the Dynamic of the South China Sea Dispute under Jokowi's Administration [Respons Indonesia Di Tengah Dinamika Sengketa Laut China Selatan Di Bawah Pemerintahan Jokowi." Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional 12, no. 1 (2021): 85--103. https://doi.org/10.22212/jp.v12i1.2149.
bidinHendra Maujana Saragih A. "STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN" 4, no. 1 (2017): 9--15.
Luh Gde Citra Sundari Laksmi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Di Laut Cina Selatan." Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 2 (2022): 225--42. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51616.
Sunoto, Suyud Puguh, and Ade Aryanti Fahriani. "Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan Terhadap Keamanan Maritim Indonesia"" 6, no. 2 (2023).
