Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." memiliki makna yang menggambarkan semangat untuk merdeka dan memuat tujuan tentang mengapa negara ini dibangun. Ada beberapa aspek penting yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah aspek sosial ekonomi. Implementasi kebebasan berbangsa memiliki makna bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk hidup, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itulah, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dalam hal mengenyam pendidikan dan mendapat pelayanan kesehatan. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, adalah kesenjangan sosial, kemiskinan, dan dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah dituntut untuk bisa adil, agar tidak terjadi kesenjangan sosial atau ketidakadilan dari beberapa pihak, dan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Setelah merdeka, Indonesia terus berusaha mengembangkan negara dalam berbagai aspek, salah satunya adalah dalam aspek Sosial Ekonomi. Mengembangkan negara dengan cara membuat program program yang dapat membantu warga negara Indonesia, serta menjalankanya untuk melihat apakah program yang dibuat itu berhasil dan bisa meringankan warganya atau tidak. Pemerintah telah berkembang pesat, begitu pula dengan program program yang merekabuat dan jalani.
Pemerintah telah berupaya untuk memberantas kesenjangan sosial ekonomi itu sendiri, dengan cara membuat dan menjalankan program -- program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dapat meringankan biaya sekolah mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini tentu sangat membantu, karena tidak semua orang mempunyai biaya dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar, banyak sekali warga negara Indonesia khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah yang terbantu untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / Kartu Indonesia Sehat (BPJS / KIS). Seperti namanya, program dari pemerintah yang satu ini membantu dalam hal menjamin dan meringankan biaya dari kesehatan itu sendiri, misalnya seperti biaya periksa / check up, bahkan operasi. Ada juga program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program ini hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank, hal ini juga sangat membantu masyarakat golongan menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.
Program program tersebut di atas merupakan upaya pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu untuk mengenyam pendidikan dan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Pemerintah terus berupaya agar bantuan dari program program yang ada tersalurkan dengan baik, sesuai dengan siapa yang berhak mendapatkannya.
Dari beberapa penjelasan diatas, dapat di ambil kesimpulan bahwa alinea pertama Undang Undang Dasar 1945 sangat berkaitan erat dengan implementasi sosial ekonomi yang ada di indonesia. Dengan upaya pemerintah mengembangkan program program unggulan yang dapat membantu warga negara Indonesia, mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kesempatan pada semua orang dalam hal mengenyam pendidikan dan mendapat pelayanan kesehatan. Dengan terus mengembangkan program bidang sosial ekonomi dan dengan bantuan pemerintah, indonesia dapat berkembang menjadi negara yang jauh lebih baik lagi dan mampu mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan angka pendidikan yang jauh lebih banyak daripada tahun tahun sebelumnya.
