Liberalisme, aliran tradisional kedua, muncul di Inggris selama abad ke-18 untuk menentang dominasi merkantilisme di kalangan pemerintah. Liberalisme dalam ekonomi politik internasional merupakan aliran pemikiran yang menekankan pentingnya institusi, norma, dan hubungan ekonomi dalam mengurangi kekuatan negara dan mempromosikan perdamaian dan kerja sama. Adam Smith dan penulis liberal lainnya, seperti David Ricardo (yang pertama kali menyatakan konsep modern keunggulan komparatif), yang berusaha mengubah kebijakan ekonomi pemerintah.
Hal tersebut didasarkan pada argumen moral bahwa menjamin hak-hak dan kebebasan individu adalah tujuan tertinggi pemerintah. Kaum liberal percaya bahwa konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali merupakan ancaman mendasar bagi kebebasan individu, dan mereka mengadvokasi institusi dan norma-norma baik di tingkat domestik maupun internasional untuk membatasi kekuasaan negara dan mempromosikan perdamaian.
Liberalisme dalam ekonomi politik internasional berakar pada keyakinan bahwa negara tidak tunduk pada otoritas eksternal negara lain dan juga tidak tunduk pada negara lain. Pandangan ini menyatakan bahwa organisasi hukum internasional dan organisasi non-pemerintah merupakan faktor yang sama pentingnya dalam politik dunia. Perspektif liberal dalam politik internasional memandang negara sebagai unit analisis, tetapi mengambil prinsip-prinsip realisme dan memindahkannya selangkah lebih maju, termasuk hukum internasional, teori-teori perdamaian, organisasi internasional, dan peran aktor negara dan non-negara di panggung global.
Liberalisme dalam ekonomi politik internasional dicirikan oleh epistemologi rasionalis dan ontologi individualis, dimana kepentingan individu merupakan titik masuk analitik bagi kaum liberal, yang dalam EPI hampir selalu dipahami sebagai sesuatu yang bersifat material. Kaum liberal sangat bergantung pada teori ekonomi neoklasik untuk menyimpulkan kepentingan dan mengujinya secara empiris
Liberalisme menentang ketiga proposisi sentral merkantilisme. Pertama, liberalisme berusaha menarik garis yang kuat antara politik dan ekonomi. Dengan demikian, liberalisme berpendapat bahwa tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memperkaya individu, bukan untuk meningkatkan kekuatan negara. Kedua, liberalisme berpendapat bahwa negara-negara tidak memperkaya diri dengan menjalankan surplus perdagangan. Sebaliknya, negara-negara mendapatkan keuntungan dari perdagangan terlepas dari apakah neraca perdagangan positif atau negatif.
Pada akhirnya, negara-negara tidak selalu dibuat lebih kaya dengan memproduksi barang-barang manufaktur daripada komoditas primer. Â Sebaliknya, liberalisme berpendapat, negara-negara dibuat lebih kaya dengan membuat produk yang dapat mereka hasilkan dengan biaya yang relatif rendah di rumah dan memperdagangkannya dengan barang-barang yang dapat diproduksi di rumah hanya dengan biaya yang relatif tinggi. Jadi, menurut liberalisme, pemerintah harus melakukan sedikit upaya untuk mempengaruhi neraca perdagangan negara atau untuk membentuk jenis barang yang diproduksi negara. Hal ini didasarkan pada argumen moral bahwa menjamin hak-hak dan kebebasan individu adalah tujuan tertinggi pemerintah.
Kaum liberal percaya bahwa konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali merupakan ancaman mendasar bagi kebebasan individu, dan mereka mengadvokasi institusi dan norma-norma baik di tingkat domestik maupun internasional untuk membatasi kekuasaan negara dan mempromosikan perdamaian. Hal ini menyatakan bahwa organisasi hukum internasional dan organisasi non-pemerintah adalah faktor yang sama pentingnya dalam politik dunia. Perspektif liberal dalam politik internasional memandang negara sebagai unit analisis, termasuk hukum internasional, teori-teori perdamaian, organisasi internasional, dan peran aktor negara dan non-negara di panggung global.
Upaya pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya hanya akan mengurangi kesejahteraan nasional. Selain menentang intervensi negara yang substansial seperti yang dianjurkan oleh kaum merkantilis, liberalisme berpendapat mendukung sistem alokasi sumber daya berbasis pasar. Memberikan prioritas pada kesejahteraan individu, liberalisme berpendapat bahwa kesejahteraan sosial akan menjadi yang tertinggi ketika orang bebas untuk membuat keputusan sendiri tentang bagaimana menggunakan sumber daya yang mereka miliki.
Pada akhirnya, menerima argumen merkantilis bahwa negara harus memandu alokasi sumber daya, kaum liberal berpendapat bahwa sumber daya harus dialokasikan melalui transaksi berbasis pasar sukarela antar individu. Pertukaran semacam itu saling menguntungkan --- selama itu sukarela, kedua belah pihak dalam transaksi apa pun akan mendapat manfaat. Selain itu, di pasar yang berfungsi sempurna, individu akan terus membeli dan menjual sumber daya sampai alokasi yang dihasilkan tidak menawarkan peluang lebih lanjut untuk pertukaran yang saling menguntungkan.
Negara memainkan peran penting, meskipun terbatas, dalam proses ini. Negara harus menetapkan hak-hak yang jelas mengenai kepemilikan properti dan sumber daya. Sistem peradilan harus menegakkan hak-hak ini dan kontrak yang mentransfer kepemilikan dari satu individu ke individu lain. Kebanyakan kaum liberal juga mengakui bahwa pemerintah dapat, dan harus, menyelesaikan kegagalan pasar, yang merupakan contoh di mana transaksi berbasis pasar sukarela antara individu gagal mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan yang diinginkan secara sosial.
Kebijakan tarif impor tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat telah menjadi sorotan utama dalam politik perdagangan internasional dan memiliki dampak yang luas. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan yang berbeda, telah menerapkan kebijakan tarif impor tinggi sebagai bagian dari strategi proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri. Tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan kembali industri manufaktur dan mengurangi defisit perdagangan. Namun, kebijakan tersebut telah menimbulkan sejumlah permasalahan yang mempengaruhi baik ekonomi domestik maupun hubungan perdagangan internasional negara tersebut.
