Pertanyaan ini lahir dalam hati kecil dan cukup hati kecil ini yang menjawabnya. Pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini bagaikan pernyataan retoris yang tidak membutuhkan jawaban atau lebih layak tak bisa dipertanyakan.
Situasi ini lahir dari berbagai pemberitaan baik pada media cetak ataupun on line, yang menyatakan banyak dana yang dianggarkan dari pusat untuk daerah-daerah otonom seperti kabupaten tidak dapat dieksekusi secara baik dan tepat sasaran sehingga sekian dana tersebut dikembalikan ke Negara artinya ke pusat (Jakarta).
Kenyataan ini sesungguhnya hal yang biasa bagi pemerintahan tetapi bagi kami rakyat kecil yang tidak tahu menahu tentang sumber dana dan untuk diapakan dana dari pusat itu menjadi perhatian yang serius. Apalagi kita membaca ada miliaran rupiah harus kembali ke pusat sementara infra-struktur masyarakat di daerah otonom tersebut masih banyak kekurangan sehingga membutuhkan dana yang besar.
Penulis tidak tahu harus mengadu ke mana dan juga tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab dengan persoalan di atas. Apakah rakyat yang dipersalahakan lantaran tidak mampu menyerap dana pusat untuk pembangunan daerahnya ataukah pemerintah daerah yang belum efisien dan efektif memanfaatkan dana dimaksud yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di daerah tersebut.
Ada banyak kekurangan. Listrik, air bersih, jalan daerah, propinsi dan bahkan pusat banyak yang rusak dan mulai tak mampu dilewati dengan nyaman oleh masyarakat. Namun yang mengherankan bahwa ada banyak dana yang harus kembali ke pusat.
Apakah birokrasi di daerah yang belum mampu ataukah rakyat yang belum disiapkan secara baik agar mampu menyerap dana dimaksud dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi, politik, sosial-budaya secara efektif. Sungguh dangat disayangkan bahwa dana yang diberikan dari pusat untuk percepatan pemberdayaan rakyat di daerah-daerah otonom tidak dimanfaatkan sebagaimana tujuan awalnya sehingga dikembalikan.
Walau demikian masih mendingan, sejumlah dana dikembalikan ke pusat. Akan lebih tidak bermartabat apabila dana itu sudah habis digunakan tetapi percepatan pemberdayaan masyarakat tidak muncul menjadi kenyataan. Untuk para pakar program dan anggaran negara agar memberdayakan birokrasi di daerah agar mampu menyerap dana dari pusat untuk kesejahteraan rakayat yang telah mempercayakan mereka sebagai pemimpin di daerah.
Contohlah Jokowi -Ahok yang mampu melakukan berbagai inovasi dan kreativitas sehingga menciptakan Jakarta Baru meski harus berhadapan dengan tembok birokrasi yang kuat dan tak tertembus. Mereka rela dihujat demi sebuah pengabdian sejati kepada masyarkat dan demi kesejahteraan masyarakat yang telah memilih mereka dari pada para kandidat lainnya.
Para bupati dan gubernur, inilah saatnya kalian membuktikan kepada Rakyat apa yang telah dijanjikan pada saat kampanye. Anda sudah memenangkan pemilukada dan saatnya memenangkan hati rakyat dengan program-program yang lebih nyata sesuai kebutuhan rakyat. Uang dari pusat jangan endap terlalu lama di bank atau lembaga apapun untuk memungut bunga sebagai keuntungannya.
Cukup kita menikmati apa yang menjadi hak kita. Gaji sebulan dan berbagai lumpsum (insentif) cukup buat kita untuk hidup secara teratur dan mencukupi setiap bulan.
Merdeka!
Ende, Flores, 25 Januari 2014
Kosmas Lawa Bagho