"Jokowi-JK, Sebaiknya Tetap Komit pada Kerjasama Ramping"

Terinpirasi dari survey on-line Kompasiana.com tentang kemungkinan PDIP akan bentuk koalisi besar dengan pertanyaan setuju dan alasan, yang tidak setuju juga dengan alasan (http://blog.kompasiana.com/2014/08/25/pdip-akan-bentuk-koalisi-besar-kamu-setuju-682686.html) maka sebagai anak bangsa memberikan pikiran tentu secara subjektif. Saya juga telah memberikan vote tidak pada survey bersangkutan dengan alasannya.

Jokowi-JK didukung luas oleh rakyat Indonesia baik di luar negeri apalagi di dalam negeri meski tidak 100%. Tidak yang sempurna di dunia. Sebab yang sempurna 100% hanyalah milik Tuhan atau Allah. Berdasarkan argumentasi serderhana itu maka untuk apa PDI Perjuangan dan mitra koalisi mau membentuk lagi koalisi yang besar.

Memang pertimbangan politis di parlemen. Namun yang patut dipertimbangkan pertama kali adalah suara rakyat. Apabila program itu sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk para anggota dewan baik yang pro atau kontra kerjasama tentu harus mendapatkan dukungan dari parlemen apa pun alasannya. Apabila itu tidak terjadi maka rakyatlah sebagai pemegang kedaultan penuh akan bergerak atau dalam bahasa Jokowi saat debat tentang kerjasama internasional "bikin ramai".

Saya memiliki paradigma berpikir positif bahwa para anggota dewan kita yang melenggang ke Senayan juga atas wewenang yang diberikan rakyat melalui daerah pemilihannya masing-masing namun tetap dalam naungan NKRI. Untuk itu sudah sepantasnya memperjuangkan aspirasi rakyat yakni kesejahteraan. Apabila itu yang diperjuangkan maka tidak ada alasan sama sekali untuk menghambat program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat yang mereka perjuangkan bersama.

Koalisi besar memang baik untuk menunjang keputusan politis di parlemen namun kadang membebani sang eksekutor yakni presiden dan wakil presiden bersama para pembantunya. Keputusan penting yang akan diambil secara cepat akan berlarut-larut lantaran ada bargaining dengan koalisi, belum lagi dengan lawan koalisi.

Yang lebih melelahkan lagi adalah berada dalam koalisi namun tindakan dan aksinya sebagai lawan koalisi. Hal ini yang agak repot dimenej. Sebaiknya jelas masuk dalam mitra atau berada di luar sebagai "check and balance" yang progresif dan efektif. Partai-partai yang tidak memainkan perannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seluruhnya maka akan di "bully" habis-habisan pada pemilu 5 tahun yang akan datang.

Ini cuma sekedar pikiran pribadi yang berkembang dari survey yang dilakukan kompas.com di atas. Kita berhak memberikan pendapat namun Jokowi-JK serta mitra koalisi paling tahu apa yang lebih bermanfaatkan bagi peningkatan "bonum commne". Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi sebab suara rakyat adalah suara Tuhan/Allah.

Selamat beraktivitas, Pak Jokowi-JK!

Malang, 25 Agustus 2014