Bali, pulau dewata yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang unik, kini dihadapkan pada fenomena yang mengkhawatirkan pengambilalihan oleh penduduk asing. Gelombang wisatawan dan investor asing yang tiada henti datang ke Bali membawa dampak positif dalam hal kemajuan ekonomi dan infrastruktur.
Namun, di balik gemerlapnya kemajuan tersebut, terdapat kekhawatiran bahwa budaya dan identitas Bali terancam tergerus oleh arus globalisasi dan dominasi asing. Dalam artikel ini, kita akan membahas fenomena ini melalui lensa teori komunikasi massa, khususnya agenda setting theory.
Teori agenda setting, yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972 menjelaskan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh publik. Media massa dapat melakukannya dengan memberikan liputan yang lebih banyak dan menonjol pada suatu isu tertentu, sehingga membuat publik lebih fokus pada isu tersebut.
Dalam konteks Bali, media massa, baik lokal maupun internasional, memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan membentuk opini publik tentang fenomena pengambilalihan asing. Media massa seringkali meliput isu ini dengan fokus pada dampak positifnya, seperti peningkatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Contohnya, media massa sering memberitakan tentang pembangunan hotel dan resort baru, investasi asing di berbagai sektor, dan meningkatnya jumlah wisatawan. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa pengambilalihan asing membawa manfaat ekonomi yang signifikan bagi Bali.
Namun, media massa juga dapat memberikan platform bagi suara-suara kritis yang menyuarakan kekhawatiran tentang dampak negatif dari pengambilalihan asing, seperti hilangnya budaya lokal, ketimpangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam.
Fenomena pengambilalihan asing di Bali merupakan isu yang kompleks dengan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Analisis komunikasi massa, khususnya teori agenda setting, dapat membantu kita memahami bagaimana media massa memainkan peran dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, dan mendorong aksi publik terkait isu ini.
