Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali menyemburkan ‘bahasa toilet’nya. "Sekarang kita ngomong, deh. Kalau dia fitnah barter, itu fitnah yang guobloknya minta ampun! Jadi, itu fitnah yang agak goblok, kasih tahu Lulung," tantang Ahok.
Kemarahan Ahok itu terkait pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham "Lulung" Lunggana, yang menyebut ada barter program pengadaan uninterruptible power supply (UPS) dengan tiga program pada APBD Perubahan 2014. Dan menurut Lulung itu tidak berdasar.
Bukan Koh Ahok namanya kalau gak marah-marah. Ahok is marah-marah, marah-marah is Ahok. Gak takut stroke, Koh, marah-marah mulu..? Hehe.
Dulu, Pak Hamdi Muluk, Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, pernah mengatakan, ‘bahasa toilet’ Ahok ini dipicu rasa frustrasi pada kinerja oknum pemerintahannya yang dianggap tidak memiliki niat memikirkan kepentingan publik.
Semua juga tahu, 'bahasa toilet' Ahok salah. Ahok seharusnya bisa menjaga etika dan etiket. Namun, dalam permasalahan ini, Ahok dihadapkan pada pilihan sulit dan harus memilih salah satu diantaranya: etika atau etiket. Dan, dia memilih etika.
Etika lebih memuat substansi tentang pertimbangan moral, baik dan salah, melakukan sebuah tindakan dengan niat untuk kebenaran. Sementara itu, etiket lebih kepada tata krama, sopan santun, cara bertutur, dan cara bersikap.
Nah, kembali kepada marah-marahnya Koh Ahok tadi, Lulung menyebut ketiga program yang dibarter dengan pengadaan UPS itu adalah program pembelian lahan RS Sumber Waras, Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Ahok sendiri membantahnya dengan mengatakan bahwa pengadaan UPS sudah dilakukan sejak 2013 lalu. “Enggak ada barter-barteran. Kalau dia ngomong barter, ya enggak bisa. Itu fitnah!” Dan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2014, di dalam rancangan tersebut tercantum usulan anggaran pembelian lahan RS Sumber Waras, tapi tidak ada usulan pengadaan UPS, demikian jelas Ahok seperti dikutip beberapa media.
Baik Ahok maupun Lulung, keduanya sama-sama menjadi saksi pada sidang kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk terdakwa Alex Usman.
Pada persidangan Kamis (4/2) kemarin, setelah pada pekan lalu H Lulung juga menjalani hal yang sama, Ahok memberi keterangan seputar UPS yang disebutnya bukan merupakan program prioritas. Dia mengaku tidak tahu mengapa program tersebut akhirnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014.
Sebab, ia mengaku tidak mendapat laporan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
