[caption caption="Sumber Foto: live.viva.co.id"][/caption]Ini ada transkrip pembicaraan ibu-ibu di sebuah arisan:
“Jeng, baca nih. Mosok anak presiden kita jualan martabak. Ih, gak banget deh...”
“Ah, pencitraan kali...?”
“Bener ini Jeng. Baca deh. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi berjualan martabak kaki lima...”
“Bodoh banget ya dia... Adik gubernur di daerahku aja ‘jualan’ proyek APBD.”
“Iya, padahal apa susahnya dia minta fee dari proyek-proyek APBN? Atau minta saham ke Freeport kek, ke Petral kek. Terus, bisa tiap hari tuh kerjaan dia jalan-jalan ke luar negeri sama artis, nonton balap formula 1...”
“Anak presiden yang aneh...”
Sebenarnya, gak ada yang aneh kok anak presiden berjualan martabak. Kecuali kalau si anak presiden itu berjualan martabaknya di tengah laut. Mau jualan sama lumba-lumba? Hehe...
Yang aneh tuh justru budaya permisivisme masyarakat akan bisnis anak pejabat yang berkaitan langsung dengan jabatan bapaknya. Di tahun 2014 saja, ada anak menteri yang tersangkut kasus penggelembungan harga proyek videotron di kementerian yang dipimpin ayahnya. Masyarakat hanya meributkan kasus tersebut setelah terjadi tindak korupsi, bukan pada cara berbisnis si anak tersebut.
Bisnis anak pejabat yang terkait erat dengan wilayah kekuasaan bapaknya seperti kasus di atas sangat sulit untuk dipisahkan dengan jabatan bapaknya. Si bapak sebagai pejabat, memiliki kekuasaan dan akses informasi yang potensial disalahgunakan untuk kepentingan bisnis keluarga atau kelompoknya. Siapa bisa menjamin bahwa pejabat A, yang secara formal tidak memiliki hubungan dengan bisnis keluarganya, tak akan menggunakan kekuasaannya demi keuntungan bisnis keluarganya itu?
Kembali ke 'si anak presiden yang aneh' tadi dan “Adik gubernur di daerahku aja ‘jualan’ proyek APBD.”
