Isu Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Akankah Dilakukan pada Tahun 2023?

Memasuki awal tahun baru 2023, isu mengenai reshuffle kabinet mencuat di khalayak publik. Sinyal bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat membuat publik penasaran siapa menteri yang akan dirombak di Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo pun menanggapi dengan santai isu mengenai reshuffle ini, “Ditunggu saja”, kata beliau dalam kunjungannya di kawasan Tanah Abang, Senin (2/1/2023).

Wacana reshuffle yang muncul di awal tahun ini menyeret Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar yang diisukan menjadi menteri yang akan terkena reshuffle kabinet.

Menanggapi hal tersebut, Partai PDIP dan Nasdem justru saling beradu argumen. Ketua DPP PDIP, Djarot Saeful Hidayat menyampaikan argumennya ketika ditemui oleh awak media, “Saya ada di komisi IV, maka kemarin saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan itu perlu di evaluasi, kita sudah berusaha menjadi negara yang berswasembada pangan, tetapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. 

Pertama, dari kinerjanya, kedua partainya. Kalau memang gentle, akan lebih baik menteri-menterinya mengundurkan diri.” Pernyataan Djarot menegaskan bahwa dua menteri yang berasal dari Nasdem ini selalu bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo. Sementara itu, Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago memberi tanggapan terkait hal ini, beliau menyatakan “Indonesia saat ini tidak impor saja sudah bagus dan perlu dipahami bahwa Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yasin Limpo adalah menteri yang berprestasi karena selama pandemi dua tahun belakangan, Kementerian Pertanian adalah salah satu kementerian yang tumbuh.”

Sejak periode keduanya, diketahui Joko Widodo telah mereshuffle kabinetnya sebanyak tiga kali. Reshufle pertama dilakukan pada tanggal 23 Desember 2020, resuffle kedua pada 28 April 2021, dan reshuffle ketiga pada 15 Juni 2022. Akankah di tahun 2023 terjadi perombakan kabinet dan dua menteri yang berasal dari Nasdem yang perlu dievaluasi? Sesuai dengan perintah Joko Widodo, masyarakat diharapkan untuk menunggu saja.