Tokoh Senior sekaligus Pendiri PDIP sempat mengancam untuk mengundurkan diri karena keputusan penentuan cawapres PDIP diliputi oleh permainan uang. Dalam pernyataannya disini terlihat bahwa masuknya JK sebagai cawapres Jokowi tidak terlepas dari politik uang.
[caption id="attachment_337421" align="alignnone" width="200" caption="Sabam sirait sumber:http://penaone.com/wp-content/uploads/2013/11/sabam-sirait.jpg"][/caption]
"Saya mendengar JK menyiapkan Rp10 triliun untuk membiayai pilpres jika dia jadi cawapres, saya mengingatkan PDIP agar tidak tergiur dengan iming-iming uang, karena PDIP berkomitmen membangun politik tanpa money politic, dan saya mengingatkan kembali bahwa PDI Perjuangan didirikan untuk tidak diperjual belikan," kata Sabam.
Namun apa lacur, nasi sudah menjadi bubur. Ternyata para petinggi PDIP dan termasuk capresnya si Jokowi silau oleh uang 10T. padahal kekayaan JK ‘hanya’ Rp 314,794 miliar (sumber).
Sangat mudah diduga bahwa yang 9,7T bahkan lebih adalah saweran dari para konglomerat yang ada dibelakang JK. Dan tidak mungkin ada makan siang gratis.
Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengembalikan dana 10T ? tentu saja akan sangat mudah kalau kita menghitung2nya. APBN sekarang dalam kisaran 1800T. Kalau 70% untuk pembangunan di daerah, maka proyek pusat masih dapat 540T. Proyek2 tersebut JK bisa memainkan tanpa tender, sesuai dengan catatan sejarahnya seperti ()
1.Pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman jenis BO 105 lewat PT Air Transport Services(Bukaka), grup milik JK. Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa dioperasikan karena disegel pihak Bea dengan alasan belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter atas permintaan lisan dari JK.
2.Kantor Wapres membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi. Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama. Jadi, Jusuf Kalla memaksakan sebuah kebijakan agar bisnisnya yang mandeg bisa dijual ke pihak lain.
Selengkapnya lihat di sini.
