Sukoharjo dan Kemiskinan

Sukoharjo, 5 Mei 2011

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sukoharjo dinilai minim kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Korkot Sukoharjo PNPM Mandiri Perkotaan menggelar pertemuan dengan Faskel Manajemen Kecamatan (FMK), FKA BKM kabupaten, KBP kabupaten, perwakilan Satker DPU Kabupaten, Askot CD, dan perwakilan Forum Faskel, di Rumah Makan Lembah Manah, depan Kantor DPU Kabupaten Sukoharjo, pada Sabtu, 30 April 2011. Agenda pertemuan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo dan semua sektor pembuat kebijakan selalu bisa sinergi dan berjalan yang lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan, pertemuan ini dapat menghasilkan langkah strategis yang bisa dilakukan bersama dalam menangani masalah TKPKD di Kabupaten Sukoharjo. Menurut Korkot Sukoharjo Dade Saripudin, S.Pt., kebekuan dan tidak jalannya TKPKD Kabupaten Sukoharjo adalah akibat tidak intensnya komunikasi dalam tim. Kami harap ke depan, tim bisa melakukan koordinasi bersama sesering mungkin agar apa yang menjadi kendala di lapangan bisa kita pecahkan bersama. Salah satu kegiatan yang sangat mendesak dilakukan adalah FGD tentang Refleksi Kemiskinan,” tandas Dade.

Masa Depan Yang Terlupakan-6

Ia mengatakan, dengan terlaksananya Refleksi Kemiskinan nanti, diharapkan ada sebuah output yang bisa dijadikan pegangan, semacam modul penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. “Modul ini kelak bisa menjadi Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPK) yang bisa kita ajukan ke Dewan maupun funding,” ujarnya. Menanggapi usulan Korkot Sukoharjo untuk mengaktifkan kembali TKPKD Sukoharjo, Bambang dari FMK mengaku setuju. “Kita akan mulai menjalankan kegiatan ini. Kemarin sudah ada SK dari bupati tentang keanggotaan TKPKD Sukoharjo, termasuk dinas-dinas terkait yang berada di Kabupaten Sukoharjo.” Mengenai TKPKD Sukoharjo yang mandeg juga ternyata sudah pernah disampaikan ke Wakil Bupati oleh KBP PNPM Kabupaten Sukoharjo Rusli.“Dengan pertemuan ini, mari kita dorong TKPKD aktif kembali dengan membuat kegiatan. Kalau kita tidak membuat kegiatan, ya saya kira mereka tidak akan aktif, karena mereka itu birokrat. Maka yang menjadi kendala kita adalah membangun program ini secara stimulan dan berlanjut. Walaupun nantinya mungkin mereka dipindahtugaskan, yang penting program ini akan selalu bisa berlanjut dan tidak terus-terusan mengulang dari awal apa yang sudah dicapai,” tegasnya.

Maka, lanjut Rusli, agar terwujud TKPKD yang aktif, diharapkan kerja sama antarlembaga, dinas, serta pemerintah kabupaten, agar bisa berkomitmen menjalankan tanggung jawab bersama dalam penganggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Masa Depan Yang Terlupakan-7

Pada kesempatan yang sama, perwakilan Satker PNPM DPU Agus mengatakan, tentang TKPKD memang sudah ada anggaran terkait kegiatan yang akan dilakukan. “Contohnya ploting dana April 2011 ini dari TKPKD sudah ada untuk melakukan  kegiatannya. Tapi, karena selama ini tidak ada koordinasi, maka yang terjadi ya seperti ini (mandeg). Kami harapkan ke depannya terlaksana apa yang sudah direncanakan. Maka itu, memang kita harus mempunyai modul refleksi kemiskinan dan PJM Pronangkis, serta beberapa hal isu strategis tentang kebijakan penaggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Sukoharjo,” tegasnya.