Dua kementrian di bidang pembangunan infrastruktur dan transportasi membutuhkan dana yang lebih besar untuk dapat membiayai program-program pembangunan yang telah direncanakan. Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyatakan anggaran yang dialokasikan oleh kementrian keuangan untuk membiayai proyek infrastruktur pada tahun 2016 masih kurang. Dalam hal ini, anggaran yang telah ditetapkan tidak cukup untuk membiayai proyek infrastruktur untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Kementrian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat mengajukan penambahan anggaran infrastruktur pada tahun 2016 sebesar Rp 126 triliun dari sebelumnya yang hanya Rp 102.5 triliun. Penambahan tersebut didasarkan atas rencana Kementrian PU untuk mulai membangun 8 proyek irigasi di beberapa wilayah Indonesia. Dengan keadaan anggaran yang terbatas, saat ini pemerintah berfokus pada proyek infrastruktur prioritas, dan menunda pelaksanaan proyek infrastruktur lainnya apabila anggaran masih belum mencukupi. Hal serupa juga dikemukakan Kementrian Perhubungan Ignasius Jonan mengenai kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana yang telah disusun oleh Badan Perencanaan Nasional, dimana anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 105 triliun, dari anggaran awal sebesar Rp 55.2 triliun.
Minimnya anggaran pembangunan infrastruktur  adalah salah satu faktor yang memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan menghambat terwujudnya program pembangunan yang telah direncanakan. Menunda pengerjaan proyek selain prioritas program utama pemerintah merupakan solusi jangka pendek dan menunda keberhasilan program pembangunan pemerintah. Diperlukan sebuah alternatif pembiayaan untuk dapat merealisasikan program perencanaan. Pemerintah perlu untuk terus mencari sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan infrastruktur agar program perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi dengan baik. Tantangan global, telah memaksa Indonesia untuk terus memacu peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memperkuat perekonomian nasional.
Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah optimalisasi sumber dana domestik dengan memanfaatkan potensi lokal untuk membiayai pembangunan sekaligus meningkatkan kapasitas produksi nasional. Sistem desentralisasi Pemerintahan Indonesia merupakan tonggak awal untuk menciptakan daerah-daerah yang mandiri dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya, banyak hal yang dapat dilakukan namun pengembangan potensi lokal setempat marupakan upaya penguatan ekonomi sekaligus penyumbang pemasukan daerah terbesar. Pengembangan potensi lokal untuk dapat mempersiapkannya sebagai roda perekonomian pada suatu wilayah memerlukan proses perencanaan dan implementasi yang sinergis. Tidak hanya konsepnya saja, namun dukungan oleh instansi pemerintahan, akademisi, dan swasta perlu bersama-sama membangun potensi lokal daerah.
Potensi lokal sebagai roda perekonomian pada suatu wilayah adalah salah satu konsep alternative budgeting yang dapat diterapkan di Indonesia. Pengembangan ekonomi lokal mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memberi dampak domino terhadap pengembangan suatu wilayah. Tidak hanya mengembangkan wilayah pada sektor ekonomi, damun potensi lokal dapat menarik minat investor untuk mau berinvestasi. Potensi lokal dapat dikembangkan sebagai suatu cluster ekonomi yang berupa sistem produksi hulu-hilir. Begitu banyak hal menggiurkan apabila pemerintah daerah mampu mengembangkan potesi lokal dengan baik, salah satunya adalah kemandirian ekonomi.
Untuk itu, diperlukan lingkungan ekonomi kondusif untuk menciptakan ruang inisiatif swasta, dan sumber dana domestik. Untuk dapat mengefektifkan penggalian sumber-sumber dana domestik maka diperlukan penguatan sektor keuangan domestik. Tujuan utama sektor keuangan adalah menciptakan modal dan menyalurkannya pada sektor-sektor produktif. Permodalah merupakan kebutuhan utama untuk suatu ekonomi lokal dapat berkembang. Dengan pasar modal dan sistem perbankan serta pengaturan kelembagaan yang kondusif, diharapkan mampu meningkatkan sumber dana domestik, serta membantu perkembangan invenstasi produktif pada suatu daerah. Belenggu pemerintah pada sistem budgeting pemerintah yang berfokus pada pinjaman , pajak, dan retribusi secara perlahan harus mulai beralih pada penguatan internal daerah dalam mengelola sistem pembiayaannya sendiri.
