Resiko Politik untuk Perusahaan Multinasional

Risiko politik adalah kemungkinan bahwa bisnis Anda dapat menderita karena ketidakstabilan atau perubahan politik di suatu negara: konflik dan kerusuhan, perubahan rezim atau pemerintahan, perubahan kebijakan internasional atau hubungan antar negara, serta perubahan yang terjadi dalam kebijakan suatu negara, undang-undang bisnis atau peraturan investasi.

Faktor-faktor berpengaruh lainnya yang berkontribusi terhadap risiko politik termasuk situasi lain yang dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara, seperti gejolak harga komoditas, krisis likuiditas, dan penurunan sektoral. Pikirkan konflik di Timur Tengah, kudeta berulang Arab Spring, penyitaan aset oleh pemerintah daerah, dan perselisihan sumber daya alam antar negara.

Beberapa risiko mungkin layak diambil untuk melakukan penekanan ke pasar baru pada saat yang tepat. Tetapi selalu penting untuk membuka kemungkinan karena risiko politik dalam bisnis internasional tidak selalu teridentifikasi dengan baik. Terkadang risikonya mungkin hanya rumor dengan peristiwa yang dapat dianggap tidak penting atau tanpa substansi di belakangnya.

Apa yang telah berubah dalam 25 tahun sejak memulai bisnis adalah kita hidup di dunia yang lebih terhubung saat ini. Sisi baiknya, itu berarti bisnis lebih mudah dilakukan dalam skala global. Hampir setiap orang sekarang memiliki kemampuan untuk menjangkau negara-negara berkembang atau membuat kontrak dan mengamankan penjualan di negara asing.

Sisi negatifnya, ini berarti bahwa ketika terjadi kesalahan di satu bagian dunia, dapat dirasakan dampaknya di belahan dunia lain -- secara langsung, jika suatu negara berurusan dengan negara yang bersangkutan, atau secara tidak langsung karena rantai pasokan ekonomi yang beragam. seperti conoth ketika kapal kontainer berbobot 20.000 ton "Ever Given" terjebak di Terusan Suez pada Maret 2021 dapat menutup perdagangan internasional selama seminggu.

Contoh bagus lainnya adalah ketika pemerintah negara yang dituju sebagai tempat investasi memutuskan untuk melarang pengiriman proyek atau investasi ke negaranya sehingga pengusaha/invenstor akan terkena biaya tambahan dan tidak dapat terus melakukan atau tetap menagih dan menerima pembayaran dari pelanggan di negara tersebut. Larangan ini jelas akan mengakibatkan kerugian bagi kontraktor.
Dari bebera[a contoh diatas manajemen risiko politik sangat penting dalam situasi ini untuk menilai risiko dan menentukan tindakan untuk melindungi perusahaan multinasional.

Beberapa tanda awal risiko politik adalah ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial:

Situasi politik di negara ini: bagaimana negara berperilaku dengan tetangganya? Apakah ada peningkatan ketegangan atau perang?
Kondisi ekonomi: apa ketidakseimbangan ekonomi makro? Seberapa stabil perekonomian? Bagaimana kemampuan negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau hutangnya selama periode tertentu?

Kondisi sosial: apakah pengangguran atau setengah pengangguran kaum muda tinggi (Contoh: Arab Spring, Sudan, Aljazair, dll.)? Apakah ketegangan sosial meletus menjadi kekerasan? Kerusuhan juga dapat berdampak pada transaksi perdagangan atau pelaksanaan kontrak komersial. Misalnya, terdapat korelasi yang kuat di negara-negara yang perekonomiannya sangat bergantung pada sumber daya alam seperti minyak dan gas. Negara ini jika harga berada di bawah ambang batas tertentu, akan ada lebih sedikit sumber daya untuk membiayai program sosial dan itu dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial atau bahkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban utang.