Tahuna, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tahuna melalui Opertor Survei IPK IKM mengikuti Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Semester I Tahun 2024. Kamis (1/08).
bertempat di Aula Mapalus, Kegiatan diselenggarakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Utara (Sulut) yang bertujuan untuk mengevaluasi terkait hasil surevi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan di masing-masing satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulut serta sebagai upaya menjalankan instruksi Presiden yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014, yakni tentang upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Hendrik Siahaya dalam sambutannya menuturkan sebagai pengampuh dibidang pelayanan publik mempunyai tugas untuk memberikan atau menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada kemenkumham khususnya pada satuan kerja masing-masing. "Karena petugas layanan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.
"Tugas ini bukan tanpa alasan, karena di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta dasar hukum lainnya yang mengatur terkait kegiatan survei kepuasan masyarakat, sehingga hal ini menjadi tugas dan kewajiban untuk tetap melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan IPK dan IKM," jelas Siahaya.
"Agar Survei IPK dan IKM mendapat penilaian yang baik dari masyarakat, maka pendukung-pendukung infrastruktur yang ada disatuan kerja masing-masing termasuk fasilitasnya harus memberikan akses yang baik kepada masyarakat," terang Siahaya.
Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survei IPK dan IKM di isi dengan sesi tanya jawab terkait tindak lanjut Hasil Survei tersebut.
