Lapas Bandanaira Ikuti Penguatan Pemenuhan Data Dukung dan Penilaian Internal P2HAM

Banda Naira, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bandanaira mengikuti Penguatan Pemenuhan data dukung dan Penilaian Internal Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), Senin (08/07).

Secara hybrid terpusat dilaksanakan di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku dan diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka.UPT) dan Operator P2HAM UPT dalam Kota Ambon secara luring dan seluruh Kepala UPT bersama Operator P2HAM diluar Kota Ambon secara daring via zoom meeting.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas III Bandanaira, Mansur Namkatu didampingi Operator P2HAM Lapas Kelas III Bandanaira mengikuti jalannya kegiatan tersebut dari Aula Lapas Kelas III Bandanaira.

Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi Kemenkumham Maluku, Muhammad Akram selaku Plh. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mewakili Kepala Kantor (Kakanwil) Kemenkumham Maluku, Hendro Tri Prasetyo menyampaikan bahwa UPT harus berkomitmen dalam memenuhi dan melengkapi data dukung P2HAM. Pemenuhan data dukung P2HAM harus dilakukan dengan segera dan sesuai dengan kriteria agar satuan kerja bisa menggaet predikat P2HAM tahun ini.

"Saya harap melalui kegiatan ini, satuan kerja dapat memenuhi seluruh data dukung dalam pelaksanaan P2HAM, khususnya bagi kelompok rentan, dengan memberikan pelayanan prioritas kepada penyandang difabel, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui sehingga kita bisa goal meraih predikat P2HAM, ini tidak hanya sekedar memenuhi data dukung saja tetapi harus sesuai dengan kondisi di lapangan dan dapat menjadi suatu yang bernilai bagi masyarakat," ujar Akram.

Sementara itu, Nur Fitriyati dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM Direktorat Jenderal HAM selaku narasumber dalam kegiatan tersebut menyampaikan pentingnya pemenuhan dan penilaian data dukung P2HAM sebagai bentuk komitmen Kanwil Kemenkumham Maluku beserta UPT dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Data dukung yang diberikan harus lengkap, akurat, dan terkini agar dapat menjadi dasar penilaian terhadap UPT. (Humas/LT)

Sumber gambar : Humas Lapas Bandanaira