Banda Naira, INFO_PAS - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Bandanaira Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku menggelar Rapat Pembahasan Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi General Tahun 2024, Sabtu (25/05).
Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha Lapas Kelas III Bandanaira, Hendra Sahbudin selaku Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menekankan pentingnya komitmen seluruh pegawai Lapas Bandanaira dalam pemenuhan data dukung RKT RB General Tahun 2024.
"Mengingat pentingnya pemenuhan data dukung pada 6 (enam) area pembangunan ZI ini, saya mohon kerja sama dalam pemenuhan data dukungan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan," ucap Hendra saat memimpin rapat yang berlangsung di Aula Lapas.
Sementara itu, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas III Bandanaira, Mansur Namkatu dalam kesempatan ini mengajak seluruh jajarannya untuk bekerja dan bekerja sama dalam upaya Pembangunan Zona Integritas.
Lebih lanjut Kalapas juga menegaskan pentingnya merubah mindset (pola pikir) maupun culture set (budaya kerja) seluruh pegawai Lapas Kelas III Bandanaira.
"Kunci dalam pembangunan ZI yang terpenting adalah internalisasi yang outputnya perubahan mindset (pola pikir) dan culture set (budaya kerja). Ciptakan produk berupa inovasi yang mempermudah dan memberikan kepuasan bagi masyarakat serta perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) layanan publik," ucap Kalapas.
"Mari bersama-sama kita mengevaluasi diri dan menginventarisir apa-apa yang belum maksimal, saya berharap rekan-rekan dapat memaksimalkan karena jika kita mau maju seyogianya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin," tambah Kalapas.
Melalui rapat ini seluruh Kelompok Kerja (Pokja) area pembangunan zona integritas memaparkan berbagai langkah konkret yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dukung RKT, termasuk matriks pembagian kerja, timeline penyelesaian data dukung, analisis kebutuhan, serta membahas kendala dan hambatan yang ada.
Selain itu, juga dibahas upaya-upaya untuk memperbaiki proses dan sistem yang masih belum optimal guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. (Humas/LT)
