Mohon tunggu...
Lapas Kelas IIA Palopo
Lapas Kelas IIA Palopo Mohon Tunggu... Lainnya - Lapas Palopo

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Wujudkan Zona Integritas, Kalapas Palopo Kemenkumham Sulsel Ikuti Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan.

9 Maret 2023   10:19 Diperbarui: 9 Maret 2023   10:22 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Selasa (07/03), bertempat di Hotel Claro Makassar, Kepala Lapas Kelas IIA Palopo Kanwil Kemenkumham Sumsel mengikuti kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.

Kegiatan ini diikuti oleh Ka.Lapas Palopo, Jhonny H. Gultom dan Ketua Tim Pokja V (Penguatan Pengawasan) Zona Integritas Lapas Palopo Kemenkumham Sulsel, Ardhi Mahardhika beserta 100 orang peserta lainnya, terdiri dari 33 Kepala UPT dan Tim UPG pada satuan kerja masing-masing.

Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Liberti Sitinjak membuka kegiatan sekaligus memberikan arahan kepada seluruh jajaran. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, serta Jaksa Utama Pratama Kejati Sulsel, Mudazzir Munsyir sebagai Narasumber dalam kampanye publik pengendalian gratifikasi.

Liberti Sitinjak mengatakan bahwa kegiatan di atas merupakan bagian dari perwujudan reformasi birokrasi pada Kanwil Sulsel.
"Pada Kanwil Sulsel dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawahnya telah lama terbentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Benturan Kepentingan. Ini membuktikan komitmen pimpinan dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelas Kakanwil.

Kalapas Palopo, Jhonny H Gultom Mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini, seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Palopo akan berkomitmen penuh dalam menolak gratifikasi dan mencegah terjadinya benturan kepentingan menuju Lapas Palopo menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) . "Kami memiliki tekad yang kuat untuk terus melakukan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan melalui upaya--upaya sistematis dengan membersihkan diri dari praktik--praktik KKN guna menjaga dan melindungi kredibilitas Kanwil Kemenkumham Sulsel, khususnya Lapas Palopo menjadi wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani." Tegas Jhonny.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun