*Lapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel Ikuti Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 secara Virtual*
Palembang, INFO_PAS -  Jajaran Sub Bagian Tata Usaha Lapas Perempuan Palembang, mengikuti secara virtual Kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara virtual  yang  berpusat di Graha Pengayoman Kemenkumham RI. Jum'at (25/07).
Bertempat di aula atas Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel, kegiatan ini berlangsung secara daring mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.
Kegiatan penyerahan LHP ini dihadiri oleh Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Biro/Kapusdatin Sekretariat Jenderal, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah, serta Tim Pemeriksa BPK.
Acara dimulai dengan sambutan dari Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan RI, Nyoman Adhi Suryadnyana. "Sebagai Insan Pemerintah, kita memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Dalam pasal 23 ayat 1, disebutkan bahwa APBN adalah bentuk perwujudan keuangan negara untuk mendorong pencapaian tujuan negara. Tujuan utama negara kita adalah mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah dari APBN harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran," ujar Nyoman.
Sambutan berikutnya disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. "Alhamdulillah, tahun ini Kementerian Hukum dan HAM kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2009. Ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri," ujar Yasonna.
"Langkah-langkah perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan untuk menghindari terulangnya masalah yang sama di masa mendatang," lanjut Yasona.
Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lapas Perempuan Palembang, Zulfika Utami menyampaikan "Lapas Perempuan Palembang akan terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi dg menjadikan rekomendasi dari BPK RI sebagai panduan untuk perbaikan di masa mendatang," ujar Zulfika.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
@Kemenkumham_RI
@Kumhamsumsel
@lpp_palembang
@lpp_palembang
#KumhamSumsel
#Ilham Djaya
#LapasPerempuanPalembang
