Petugas PPS Lapas Slawi Sosialisasi Pemilu Pilkada kepada WBP

Slawi, 23 November 2024 -- Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tahun 2024, petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Slawi menggelar sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Kegiatan sosialisasi sekaligus juga pembagian undangan kepada WBP yng terdaftar sebagai pemilih di TPS Lapas Slawi. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tahapan Pilkada dan hak suara bagi WBP yang telah memenuhi syarat.

Kasi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik), Brian, menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan WBP. "Kami ingin memastikan bahwa setiap WBP yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dengan baik dalam Pilkada mendatang. Sosialisasi ini akan memudahkan mereka untuk memahami proses pemilu dan cara-cara mencoblos yang benar," ujar Brian.

Kegiatan sosialisasi pemilu pilkada /Lapas Slawi

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh Kasubsi Perawatan sekaligus anggota KPPS Lapas Slawi, Budi, yang memberikan penjelasan mengenai teknis pemungutan suara di Lapas. Budi menjelaskan bahwa WBP yang memenuhi syarat administratif dan telah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Kami akan memastikan pemilu di Lapas Slawi berlangsung aman dan lancar, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU," ujar Budi.

Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan agar para WBP tidak hanya mengetahui hak politik mereka, tetapi juga menyadari pentingnya peran mereka dalam menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah mereka melalui Pilkada. "Keterlibatan mereka dalam pemilu juga menunjukkan bahwa mereka masih bagian dari masyarakat dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tambah Budi.

Sosialisasi ini menjadi salah satu langkah penting dalam membangun pemahaman politik yang sehat di lingkungan Lapas, sekaligus menunjukkan bahwa setiap warga negara, termasuk WBP, memiliki hak yang sama dalam menentukan pemimpin daerah.