WONOSOBO - Pelaksanaan Evaluasi dan Refleksi Akhir Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang di gelar di Hotel Dafam Wonosobo, Rabu (27/12), menjadi media bagi para Kepala Divisi untuk memberikan arahan kepada seluruh kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Arahan tersebut merupakan respon atas paparan kinerja dari perwakilan Kepala UPT di sesi sebelumnya.
Di kesempatan pertama, Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor menaruh atensi pada Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Ia menyoroti tidak adanya UPT berani menaruh target terkait hal itu.
"Saya mencatat belum ada UPT yang berani mencanangkan target Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi," ulas Hajrianor.
"Kita harus sepakat dan berkomitmen, yang belum WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) harus WBK. Sementara untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan harus peringkat pertama," sambungnya.
Kadivmin mengatakan, semua UPT pasti mampu untuk mencapai target tersebut bila memiliki komitmen yang kuat.
"Saya rasa bisa, asalkan kita sama-sama berkomitmen, bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya," jelas Hajrianor.
Sementara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kadiyono, menitikberatkan pada urgensi peran pemimpin sebagai _role model._
"Kita harus menjadi pemimpin yang cerdas dan berintegritas. Ini penting bagi organisasi, karena organisasi akan berjalan baik bila dipimpin oleh leader yang hebat," urai Kadiyono.
"Tapi saya lihat Kepala UPT di Jawa Tengah sudah mencerminkan hal itu. Sebagai indikator, tahun ini pengaduan menurun bahkan hampir tidak ada," tambahnya menilai.
Kadivpas menambahkan, secara umum Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemenkumham Jateng sudah sangat mumpuni.
