SEMARANG -- Proses awal kegiatan persiapan pengadaan perencanaan umum pengadaan barang dan jasa resmi dimulai. Diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Terbuka Kendal Muhamat Imam Rosyadi beserta staf Joko Susanto bertempat di Balai Diklat Kemenkumham Jawa Tengah, Senin (11/12).
Kagiatan diawali dengan pembukaan secara resmi oleh
Dalam kesempatan ini, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Novita Ilmaris, hadir secara langsung untuk membuka kegiatan penyusunan RUP T.A. 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan barang/jasa dan pencapaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024.
Dalam kata sambutannya, Kepala Biro yang juga merupakan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kemenkumham itu mengingatkan kembali tugas fungsi utama UKPBJ serta prinsip pengadaan barang/jasa.
"UKPBJ adalah sebagai dukungan pengadaan barang atau jasa. Kita wajib memastikan hasil kerja seluruh jajaran untuk memenuhi tujuh prinsip pengadaan yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel," ujar Novi.
Hal itu ia tekankan guna kedepannya siklus pengelolaan pengadaan Barang Milik Negara (BMN) berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kontribusi negatif. Di mana hasil dari pengelolaan pengadaan oleh UKPBJ secara satu atap merupakan bagian dari peningkatan nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP).
"ITKP salah satu komponen penilaian indeks reformasi birokrasi yang sejalan dengan kualitas Kemenkumham dalam memberikan layanan bagi masyarakat," katanya.
Sebagai penutup, Novi memberikan arahan strategi kebijakan PBJ untuk Tahun 2023 dan 2024 yakni dengan mempertahankan ITKP dan memaksimalkan belanja melalui E-Katalog.
Kegiatan dilanjutkan dengan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui aplikasi SIRUP oleh seluruh satker di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa tengah, yang dibagi menjadi beberapa kelompok selama 4 hari.
