Solusi Konkret Hary Tanoesoedibjo dan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi

Mengatasi kondisi ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk akhir-akhir ini, Presiden Jokowi tidak mau gegabah dalam membuat kebijakan. Kondisi ekonomi Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ekonomi global memberikan dampak yang luar biasa, di antaranya melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, gelombang PHK, kenaikan harga barang kebutuhan dasar, dan lain sebagainya yang selanjutnya berpotensi memunculkan masalah-masalah lainnya.

Presiden Jokowi tidak tinggal diam. Meski terkesan terlambat, akhirnya beliau berani membuat manuver. Di mulai dengan melakukan perombakan personel Kabinet Kerja sampai undangan dialog dengan para pakar ekonomi di Istana Bogor pada tanggal 24 Agustus 2015 yang lalu. Dialog yang menarik terjadi antara Presiden, Wakil Presiden, para Menko, para menteri yang terkait dengan perekonomian, dan tentunya para pakar yang diundang pada kegiatan sore itu. Salah satu yang hadir adalah Hary Tanoesoedibjo.

Pada kesempatan dialog kali itu, seperti sudah seringkali disampaikan dalam setiap kesempatan kuliah umum atau pertemuan-pertemuan dan wawancara, Hary Tanoesoedibjo yang akrab dipanggil HT ini menyatakan gagasannya mengenai solusi mengatasi perlambatan ekonomi. HT tahu betul bahwa untuk memperbaiki kondisi ekonomi tentu bukan perkara yang mudah, namun tidak mustahil. Beliau menyederhanakan gagasannya dalam empat solusi mengatasi perlambatan ekonomi, yaitu: (1) Mempercepat investasi dan belanja pemerintah. (2) Merevisi kebijakan dan praktik yang menghambat investasi. (3) Memangkas kebijakan dan praktik penghambat penyerapan anggaran. (4) Mencari alternatif pembiayaan pembangunan untuk mengantisipasi pendapatan pajak yang menurun tanpa berutang ke luar.

Sekitar dua minggu kemudian, Presiden Jokowi mengeluarkan wacana paket kebijakan ekonomi di antaranya adalah “Menarik investasi dan meningkatkan daya saing industri (melalui): deregulasi aturan penghambat investasi, pelonggaran syarat ‘tax holiday’, instentif pajak untuk industri perkapalan, penurunan harga gas industri, pelonggaran pemilikan apartemen mewah untuk WNA. (dan) Menjaga daya beli masyarakat (melalui): penyaluran raskin ke-13 dan 14, percepatan pencairan dana desa, program stabilisasi harga pangan” (diolah dari berbagai sumber)

Jika kita perhatikan, paket kebijakan ekonomi ini memiliki nafas yang sama dengan apa yang disampaikan oleh HT pada dialog dengan Presiden Jokowi. Terutama mengenai pemangkasan kebijakan dan praktik yang menghambat investasi, kini hampir semua kementerian dan lembaga sedang menggiatkan wacana deregulasi yang terkait dengan bidang pekerjaannya karena mereka semakin sadar bahwa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terlalu banyak yang tumpang tindih bahkan bertentangan sehingga menyulitkan para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa paket kebijakan ekonomi ini pada prinsipnya untuk membangkitkan kembali sektor riil agar kondisi ekonomi bisa bertahan jika terjadi badai ekonomi global. Namun seperti yang diketahui bersama. Semenjak kegaduhan politik di Indonesia bergulir tanpa henti, investor perlahan menarik investasinya dari Indonesia dan tidak lagi menjadi tujuan investasi prioritas. Ketidakpastian regulasi dan kondisi politik menyulitkan pemerintah menarik investor.

Banyak yang pesimis dengan solusi yang digagas oleh HT. Mereka berpendapat bahwa kondisi Indonesia terlalu risky sehingga membujuk Investor besar yang mampu membantu kenaikan pertumbuhan ekonomi secara signifikan adalah hal yang hampir mustahil. Di tengah kesulitan dan pesimistis para pelaku ekonomi Indonesia, HT terbukti mampu meyakinkan Donald Trump untuk berinvestasi di beberapa proyek besar di Jawa dan Bali yang melibatkan investasi ratusan juta dolar Amerika. HT mampu meningkatkan aktivitas sektor riil dengan menarik investasi besar dan pada pelaksanaan pembangunannya sepenuhnya menggunakan tenaga kerja Indonesia.