Akankah Presiden dan Pejabat Publik akan Ramai-Ramai Kampanye?

Dari sekian banyak tahapan Pemilu, tahap kampanye adalah tahap yang paling ditunggu-tunggu. Semua orang yang mencalonkan diri akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan suara. Segala upaya yang mungkin dapat diambil untuk meraih simpati pemilih.

Seperti diketahui Pemilu tahun 2024 ini dilaksanakan secara serentak. Itulah sebabnya sering disebut sebagai Pemilu serentak. Artinya, sekaligus dan bersamaan rakyat memilih presiden/wakil presiden, anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah), anggota DPR RI, anggota DPRD 1 & anggota DPRD 2. Sehinga seorang pemilih yang masuk ke ruang pemilihan akan mendapat 5 surat suara.

Siapakah yang paling berkepentingan dengan kemenangan calon presiden/wakil presiden? Sudah pasti, partai politik yang mencalonkan yang pada Pemilu tahun 2024 ini berjumlah 24 partai. Sebenarnya hanya 18 partai yang berlaga di Tingkat nasional, sedangkan 6 lagi adalah partai politik local Acel yaitu Partai Nanggroe Aceh (nomor urut 18), Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (19), Partai Darul Aceh (20), Partai Aceh (21), Partai Adil Sejahtera Aceh (22), Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (23).

Selain itu, pastinya calon yang bersangkutan juga berkepentingan agar dirinya terpilih. Makanya dia akan mengajak sebanyak mungkin orang untuk mendukung dan memilihnya. Mereka adalah keluarga terdekat serta berbagai komunitas dan perkumpulan/organisasi di mana dia menjadi anggota/pengurus di sana. Pihak yang dipakai untuk mengelola semua itu adalah yang disebut Timses (Tim Sukses). Timses menjadi perpanjangan tangan untuk mengatur jadwal kampanye, melakukan pendekatan kepada pihak-pihak yang dianggap potensial sebagai lumbung suara. Timses juga kemungkinan menjadi pencari sekaligus pendistribusi semua logistik untuk keperluan pemenangan Pemilu.

Posisi paling strategis untuk melakukan kampanye ini adalah para anggota partai yang juga menduduki jabatan public. Mereka adalah anggota DPR/DPRD, pengurus BUMN/BUMD, pemuka agama dan pejabat pemerintah (Kepala Desa, Camat, Bupati/Walikotamadya, Gubernur, Menteri serta Presiden & Wakil Presiden.

Ketika Presiden Jokowi menyampaikan bahwa presiden boleh kampanye, boleh memihak, sontak pernyataan itu menuai pro kontra. Pro, karena hal itu dimungkinkan oleh undang-undang Pemilu. Pro juga, karena para pejabat publik merasa mendapatkan tambahan keyakinan untuk ikut ambil bagian secara aktif dalam kampanye mendukung calon pilihannya. Mereka seolah terlepas dari ikatan untuk bersikap netral, yang sebenarnya mengganggu cita-citanya. Mereka akan dengan senang hati untuk meninggalkan tugas dan pekerjaannya untuk ikut bersama presiden dan pejabat publik lainnya mensosialisasikan calon pilihannya. Sudah, intensifkan saja kampanye demi kemenangan calon baik pilpres maupun pileg. Kalau bisa satu putaran saja.

Yang kontra juga tidak mau kalah argumentasi. Mereka mengkhawatirkan bila presiden ikut kampanye, ikut memihak secara nyata, berarti mempertanyakan sikap kenegarawanan Sang Presiden. Memang presiden adalah jabatan politik yang diiisi oleh orang dengan latar belakang anggota partai politik, tapi jangan dilupakan presiden adalah jabatan negara yang harus mengayomi semua partai dan golongan. 

Kalau presiden berkampanye dan memihak dengan terang-benderang, pejabat di bawahnya dan jajaran birokrasi akan merasa gamang. Apakah mau menjalankan tugas sebagai aparatur negara yang tidak boleh terlibat dalam aktivitas politik terutama dalam kampanye? Ataukah dia menunjukkan kepatuhan kepada presiden sebagai atasannya tetapi mengingkari janji ASN untuk bersikap netral?  Bagaimana pula bila mereka punya aspirasi politik yang berbeda dan presiden dan pejabat di atasnya, kemungkinan beda akan melakukan perlawanan yang rentan untuk menyalahgunakan kekuasaan/posisi untuk membela atau mendukung calonnya. Ini bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah. Demikian juga dengan jalannya pelayanan masyarakat bisa terganggu bila pejabat yang dimaksud tidak ada di tempat.

Pilihan Jokowi untuk mengeluarkan statement tentang boleh tidaknya presiden kampanye sepertinya kurang bijak. Masa kampanye akan berakhir pada tanggal 10 Februari 2024, hanya kurang dari 2 minggu. Seyogyanya masa kampanye dipergunakan untuk memperdalam visi & misi, serta mengajak sebanyak mungkin calon pemilih untuk hadir dan menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024.

Tentunya presiden akan melakukan hitung-hitungan politik. Dia punya sejuta cara untuk mendukung atau tidak mendukung. Kalau dia cukup PD calonnya bisa menang, rasanya dia tidak akan turun langsung kampanye. Namun kalau posisi calonnya kurang aman, agak meragukan untuk menang, boleh jadi dia akan turun gunung kampanye langsung di hadapan massa. Akankah Presiden dan Pejabat Publik lainnya akan ramai-ramai ikut kampanye?