Pendidikan di Indonesia; Solusi yang Menjadi Ironi

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

(Pembukaan UUD RI 1945)

Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 silam merupakan sebuah capaian besar pertama bagi negara ini. Kelahiran bangsa Indonesia 66 tahun yang lalu bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi segenap rakyat Indonesia serta berbagai perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya. Seperti yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 diatas, dapat bersama – sama kita lihat bahwa salah satu tujuan dari lahirnya kemerdekaan tersebut adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa..”. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang dimaksud disini jelas menuju kepada pentingnya pembangunan dalam aspek pendidikan bagi segenap rakyat Indonesia kedepannya.

Pendidikan yang menjadi salah satu point utama untuk melahirkan kesejahteraan masyarakat secara umum sudah menjadi perhatian para pendiri bangsa ini 66 tahun silam. Mereka sadar bahwa untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera nantinya, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama untuk mencapai cita – cita tersebut. Pendidikan disini dipandang sebagai suatu hak bagi segenap rakyat Indonesia,pembatasan akses terhadap pendidikan untuk kalangan tertentu jelas menjadi salah satu hal yang tidak direstui keberadaannya. Seluruh masyarakat Indonesia jelas harus mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan didalam negara ini.

Apa yang terjadi saat ini, dimana terbatasnya akses terhadap pendidikan bagi beberapa kalangan tertentu didalam masyarakat Indonesia menjadi suatu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Tingginya jumlah anak yang putus sekolah jika melihat dari data yang dikeluarkan oleh Kemendiknas pada tahun 2009 terdapat 483 ribu anak usia SD tidak dapat menyelesaikan pendidikan di tingkat SD ataupun untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, menjadi suatu bukti bagaimana akses terhadap pendidikan di Indonesia saat ini mengalami degradasi didalam implementasinya. Jumlah masyarakat yang mengalami buta aksara pada tahun 2009 sebesar kurang lebih 8,3 juta penduduk juga semakin mengindikasikan adanya permasalahan besar didalam manajemen pendidikan secara umum di Indonesia. Jumlah tersebut bukan tidak mungkin dapat semakin bertambah saat ini, bagaimana dapat kita rasakan bersama biaya kehidupan yang semakin tinggi memaksa mayoritas masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengorbankan aspek pendidikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari. Pendidikan dianggap sebagai salah satu barang mewah yang akan dipenuhi jika mereka telah memiliki penghasilan yang cukup memadai untuk pembiayaan pendidikan tersebut.

Degradasi akses pendidikan tersebut semakin jelas terlihat jika kita mengamati pendidikan tingkat lanjut, yaitu pada level SMA dan Perguruan Tinggi. Peningkatan jumlah biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA ataupun PT yang terjadi setiap tahunnya secara langsung membatasi akses masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk dapat menikmati pendidikan tingkat tinggi tersebut. Alhasil, jika keadaan seperti saat ini terus terjadi bukan tidak mungkin suatu saat pendidikan di seluruh Indonesia hanya dimiliki oleh kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke atas saja.

Walaupun sejak tahun 2009 yang lalu pemerintah telah menjalankan amanat dalam UUD 1945 yaitu mengalokasikan 20 persen dana dari APBN dan APBD suatu daerah untuk pelaksanaan pendidikan, namun hal tersebut hingga saat ini belum dapat memberikan perubahan yang berarti bagi penyelenggaraan pendidikan secara umum di Indonesia. Selain permasalahan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat jika ingin merasakan pendidikan, buruknya sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu masalah besar yang terjadi saat ini.

Padahal suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang sering dikatakan banyak pihak tidak dapat dipecahkan dan diuraikan menurut saya sangat mungkin untuk diuraikan dengan cara mengedepankan perbaikan pendidikan suatu masyarakat yang mengalami fenomena “lingkaran setan kemiskinan” tersebut. “Lingkaran setan kemiskinan” secara lebih dalam menjelaskan tentang bagaimana suatu kemiskinan sistemik yang terjadi di suatu masyarakat tidak dapat dipecahkan karena adanya maslah yang berakar didalam masyarakat itu sendiri. Menurut saya, dengan adanya penyediaan pendidikan yang dapat diakses oleh semua kalangan dapat memecahkan masalah kemiskinan yang sudah sistemik terjadi di masyarakat itu. Cepat atau lambat, dengan adanya pendidikan yang terbuka untuk semua kalangan tersebut maka pasti akan datang masa dimana suatu tatanan masyarakat baru yang memiliki pendidikan lebih tinggi dibanding sebelumnya, yang pada akhirnya akan menghasilkan perubahan secara menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat bersangkutan.

Cita – cita besar bangsa Indonesia seperti yang telah termuat didalam pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sampai saat ini belum dapat tercapai. Realita dan cita – cita yang ada masih terlalu jauh jaraknya untuk dapat dirasakan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini malah menjadi ironi karena keberadaannya yang hanya dimiliki oleh kalangan – kalangan tertentu di masyarakat.