Jeruk makan jeruk. Itulah yang dilakukan Aburizal Bakrie alias Ical. Saat sejumlah nama disebut sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar, Ical membuat pernyataan menggelikan. Sebagai Ketum Golkar saat ini, Ical berpesan kepada Ade Komarudin untuk fokus saja di partai, jangan urus bisnis. Awalnya Ical memang seolah membuka jalan lebar bagi Ade Komarudin yang kini menjabat sebagai Ketua DPR RI untuk maju sebagai Caketum Golkar juga.
"Boleh lah. Kenapa tidak boleh. Yang saya pesan ke dia, 'Pak Akom kalau jadi ketum, prestasi di DPR harus prestasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya'. Tidak boleh jadi turun karena dia pecah perhatiannya,” begitu pesan Ical. Tapi kalimat ini disambung dengan, "Kalau saya berpikir, ketum Golkar itu fokus pada jabatannya. Saya bisnis enggak, ngurus yang lain enggak," kata Ical.
Seseorang yang sibuk berbisnis sekaligus memimpin partai macam Ical, melarang orang lain melakukan hal yang sama. Sungguh jeruk makan jeruk. Apakah Ical lupa bahwa selama tujuh tahun dia sendiri sibuk mengurusi bisnisnya, selain memimpin partai?
Bukan rahasia lagi, Ical telah menjadikan jabatan Ketum Golkar sebagai pelicin semua urusan bisnisnya, yaitu Bakrie Group. Kita tahu bagaimana Bakrie Group milik Ical sedemikian menggurita. Bakrie Group adalah konsesi bisnis, yang menguasai lahan tambang batubara, dan ladang minyak. Kekuasaan Ical sebagai Ketum Golkar juga lumayan digdaya dalammengamankan kasus pajak PT. Bakrie Investindo, kasus pajak group Bakrie terkait kasus Gayus Tambunan, mendapatkan akses kredit bank BUMN dalam pembelian PT. Domba Mas, mengamankan kasus Bakrie Life lewat lobi-lobi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jangan lupa juga dengan pembatalan pembelian saham PT. Newmont jatah pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kekuasaan Ical juga sangat memuluskan berbagai fasilitas kredit untuk bisnis pribadi anak-anak keluarganya. Jabatan Ketum Partai Golkar dijadikan Ical sebagai jembatan emas untuk memaksa pemerintah supaya membantu konsesi bisnis Bakrie Group.
Akibat terlalu fokus di bisnis, Ical banyak mengingkari janjinya membangun Partai Golkar. Salah satunya adalah janji bahwa dia akan berkantor setiap hari Senin hingga Jumat di kantor DPP Partai Golkar. Lalu Ical juga tak sanggup mewujudkan janjinya meningkatkan kursi partai Golkar yang bahkan hingga kini merosot. Bahkan janji manisnya membangun kantor DPP Partai Golkar menjadi 25 lantai pun tidak terpenuhi.
Apakah orang macam ini layak melarang orang lain untuk memimpin partai sambil menjalankan bisnis? Saya rasa, berbisnis itu hal yang sangat wajar. Positif bahkan, sebab membantu perekonomian. Tapi jika sudah memanfaatkan jabatan demi bisnis, itu baru keterlaluan. Bagaimana, Ical?
