Tengah berlangsungnya perseteruan KPK vs Polri sekarang ini, muncul tuntutan supaya Jokowi yang notabene adalah Presiden RI supaya segera dilantik jadi Kapolri (Kepala Kepolisian RI). Tuntutan itu bukan rumor, atawa omong kosong, tetapi suatu fakta yang disuarakan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam koalisi masyarakat pengawal konstitusi (Kompak).
Tuntutan agar Jokowi dilantik sebagai Kapolri, muncul saat mereka melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Adapun ungkapan tersebut tepatnya keluar dari mulut salah seorang demonstran perempuan yang ikut dalam aksi unjuk rasa mendesak Presiden Jokowi supaya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Bingung ‘kan ?
Di satu sisi Kompak yang menggelar aksi demonstrasi itu ramai-ramai meneriakkan tuntutan supaya BG segera dilantik jadi Kapolri, sedangkan di sisi lain saat seorang perempuan peserta unjuk rasa ditanya wartawan, jawabnya malah Jokowi yang harus dilantik jadi Kapolri itu.
Tapi memang sepertinya publik pun semakin terbuka saja matanya. Karena ternyata perempuan yang menurut wartawan enggan menyebut jati dirinya, mengaku hanya sekedar ikut-ikutan saja dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dan sama sekali tidak tahu tujuan yang sesungguhnya.Karena yang jadi tujuan utamanya, tak lain adalah bayaran yang diterima dari koordinator aksi senilai Rp 30 ribu. Sehingga apalagi namanya kalau bukan pendemo bayaran yang dikoordinasikan oleh pihak tertentu, dan sama sekali bukan menyuarakan aspirasi yang muncul dari hati nurani sendiri.
Maka bila demikian kenyataannya, sudah bukan lagi sekedar bentuk apriori jika publik menuding BG begitu ‘mabuk kepayang’ untuk menduduki kursi Tri Brata 1. Segala cara pun dilakukannya. Mulai dari membayar pengacara untuk melakukan upaya hukum – salah satunya dengan mempraperadilankan KPK, sampai merogoh kocek untuk membayar para demonstran yang dilakukan tanpa persiapan yang matang.
Sehingga omong kosong kalau BG benar-benar mendapat dukungan dari rakyat. Tokh untuk unjuk rasa saja pihaknya harus bersusah-payah menghimpun orang-orang dengan diiming-imingi lembaran rupiah. Jauh berbeda dengan kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela KPK. Kelompok di belakang KPK ini malah dengan sukarela menghimpun dukungan melalui media sosial, dan berkumpul serta membawa atribut dengan biaya yang dikeluarkan dari koceknya masing-masing.
Sungguh ironis memang.
Akan tetapi begitulah kenyataannya. Bila seseorang sudah dikuasai oleh ambisi yang begitu kuat dalam dadanya, bisa jadi menghalalkan segala carapun akan dilakukan demi mewujudkannya.
Padahal andaikan saja BG masih memiliki nurani, dengan munculnya kisruh yang disebut orang sebagai pertarungan antara cicak vs buaya, selain hanya menghabiskan enerji yang sia-sia, kemudian dunia pun mentertawakannya, bahkan tugas utama untuk melindungi dan mengayomi rakyat menjadi terbengkalai, rasanya akan lebih arif dan bijaksana jika BG secara legawa dan ksatria untuk menyatakan mundur dengan teratur saja. Lagi pula harta kekayaan dengan sebutan rekening gendut pun sudah dimilikinya, paling tidak untuk bekal di hari tua dan sebagai harta warisan untuk anak-cucu sepertinya sudah lebih dari cukup.
Apalagi yang kau cari, Pak BG ? Ataukah memang jabatan tertinggi di institusi polri yang menjadi incaran ? Lalu setelah semuanya terwujud, akan relakah dengan munculnya lebih banyak permasalahan daripada seperti yang terjadi sekarang ?
Sulit rasanya membayangkan jika BG jadi dilantik sebagai Kapolri akan terjadi perubahan yang signifikan di dalam tubuh Polri yang selama ini memiliki citra di mata rakyat banyak sudah sedemikian rusaknya. Tugas kepolisian sebagai penegak hukum yang memiliki integritas dan kredibilitas tinggi, sepertinya hanya akan tetap ada dalam angan-angan saja...
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H