Comedy Sembilan Bintang di Atas Langit

Pada dasarnya momentum tahunan pada organisasi PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) untuk tingkatan komisariat menjadi hal yang sangat sakral. Terlepas dari kepentingan politik praktis yang nantinya akan menjadi ketua komisariat itu urusan belakangan. Untuk itu tulisan ini dibuat sebagai pendobrak dari kegagalan kader dalam mengartikan rapat tahunan komisariat (RTK) sebagai ajang "pembantaian" dan "perpeloncoan" terhadap pengurus komisariat secara personal.

Dalam hal ini, nyatanya beberapa utusan kader terbaik rayon untuk membedah dan memperbaiki kinerja komisariat tidaklah dimanfaatkan dengan baik, setelah diberikannya amanah dan tanggungjawab tersebut kepada kader-kader yang didelegasikan oleh setiap rayon masing-masing. Untuk merumuskan bagaimana arah gerak komisariat kedepannya, tidak lagi menjadi hal yang sangat penting pada momentum RTK ini, jika kiranya kita melihat situasi forum persidangan yang hanya dibuat main-main saja.

Lihat saja dalam forum dua hari yang lalu ketika pada salah satu bidang melakukan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dan mulai diajukan question dan feedback yang dirasa itu tidak mencerminkan sebagai kader pergerakan yang katanya berintelektual. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebagai contoh saja, question diajukan oleh peserta sidang yang mengandung perihal private individu pengurus yang sedang melaporkan pertanggungjawabannya.

Misalnya perihal kegagalan program kerja A tidak terlaksana akibat Sahabat penanggungjawab lebih sibuk pacaran daripada mengurusi PMII atau karena persoalan politik yang mengakibatkan tidak adanya titik temu antar pengurus komisariat dan rayon. Bahkan sampai pada urusan keimanan pengurus pun dipertanyakan.

Akibat dari itu semua, jalannya forum persidangan menjadi tidak kondusif, retorika atau permainan diksi kata yang melangit disuarakan dalam bentuk sebagai ajang bahwa dirinya telah banyak mengkonsumsi eksemplar buku. Sampai dalam persoalan pertanyaan dan order di dalam forum persidangan yang terlau bertele-tele. Itu hanya diselesaikan dengan forum tetap dilanjutkan, meskipun begini begitu adanya. Padahal sedari awal, sudah melewati berbagai macam penguatan argument dari pengurus komisariat maupun rayon, dengan memakan waktu yang cukup lama.

Seharusnya mereka mengedepankan esensi RTK di bagian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ),  persoalan program kerja yang telah disepakati di rapat kerja (RAKER) itu seperti apa? Dan apakah program kerja itu sesuai dengan tupoksi dari bidang itu dan visi misi ketua? Lantas output apa yang akan nantinya didapatkan anggota dan kader PMII, apabila program kerja tersebut dilaksanakan?

Hal demikian akan menjadi tolak ukur bagi estafet kepemimpinan komisariat yang baru, di mana letak permasalahan program kerja tahun sebelumnya? dan apa yang ingin dilanjutkan, diperbaiki atau diganti saja dengan program-program yang lainnya? Pada bagian pokok-pokok rekomendasi itu pula, akan dijadikan sebagai acuan pengurus komisariat yang baru untuk agar lebih progresif. Namun bila forum yang dianggap sakral hanya dijadikan panggung stand up comedy atau "perpeloncoan". Maka sebab musabab kegagalan pengurus yang baru merupakan akibat tidak antusiasnya forum persidangan dalam melakukan perubahan yang nyata bagi komisariat.

Jadikanlah laporan pertanggungjawaban (LPJ) sebagai landasan pada sidang komisi. Mengenai Job description di bidang-bidang yang ada di dalam struktur Komisariat. Hal yang paling genting, adalah sebuah gagasan yang nantinya akan memberikan konstribusi untuk berlangsungnya roda organisasi satu periode kedepan di lingkup komisariat. Sehingga organisasi ini mampu menginspirasi dan menjadi inspirasi bagi organisasi yang ada di bawahnya maupun setera dengannya.

Pada keresahan penulis hari ini, terletak pada inkonsistensi komisariat. jika pemimpinnya berganti, maka tujuan yang ingin dicapainya pun berganti. Padahal tujuan PMII sebagaimana sudah termaktub dalam Anggaran Dasar (AD PMII) Bab IV pasal 4 “Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia” tidak pernah mengalami perubahan sedikitpun.

Jikalau pun perubahan itu perlu dilakukan oleh kepemimpinan yang baru, maka hanya pada roodmap-nya bukan pada tujuannya. Bukankah tujuan umum PMII itu, diselaraskan pada visi misi ketua, hingga program kerja PMII Komisariat di setiap bidangnya (sesuai dengan tupoksi yang telah disepakati di sidang komisi).

Saran penulis, untuk RTK yang tengah berlangsung sekarang ini, mampu mewujudkan transformasi komisariat dalam rangka pembenahan dan perbaikan. Bukankah itu yang diharapkan pengurus rayon terhadap payung yang akan menaunginya dikala panas terik menyengat dan dikala hujan mengguyur.

Bila hal itu tidak dimulai dari sekarang, pertanyaannya kapan itu mau diperbaiki? Kapan hal itu ingin dimulai? Dugaan penulis, mungkin mereka ingin setiap periodenya kebolongan payung yang tak mampu menaungi ketika panas dan hujan itu, biarlah begitu terus adanya tanpa perbaikan.

Disamping itu pula, politik masih menjadi persoalan yang tak pernah mendewasakan kader-kadernya. Permasalahan atau problematika tersebut seharusnya selesai diranah momentum kepentingan yang pragmatis itu berlangsung. Hal yang sifatnya pada pembicaraan mengenai darimana, siapa dan perjanjian politik apa yang diberikan, itu persoalan kesekian nantinya.

Selesaikan politik yang tidak pernah bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi PMII. Jadikan saja persoalan politik itu sebagai ajang pendewasaan akan proses anggota dan kader PMII. Bukan malah menjadi parasit yang mengikis keberlangsungan PMII di lingkup komisariat dan rayon.

Teruntuk yang sekian kalinya. Ber-PMII-lah dengan tulus untuk berproses dan mengabdi demi meneruskan perjuangan para ulama’ dan pendiri PMII.

Ilmu dan bakti kuberikan,

Adil dan makmur kuperjuangkan.

Salam pergerakan…!