    Saat ini ketahanan pangan menjadi isu penting bagi negara yang memiliki populasi penduduk terbesar seperti di negara Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia yang merupakan negara agraris. Sehingga ketahanan pangan merupakan suatu hal yang penting dan strategis di negara Indonesia, karena pengalaman menunjukan bahwa tidak ada satupun negara yang dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sebelum mewujudkan ketahanan pangan terlebih dahulu, dalam hal inilah yang menyebabkan ketahanan pangan menjadi poin penting dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di negara berkembang khususnya negara Indonesia.
      Menurut data dari GFSI jumlah ketersediaan pangan rata-rata Indonesia tahun 2017 sebesar 2.777 kkal/hari, sementara disparitas ketahanan pangan di Indonesia dilihat dari proporsi penduduk dengan asupan kalori yang minimum di bawah 1400 kkal/hari. Sehingga pemerintah indonesia harus mencari alternatif lain untuk mengatasi kurangnya ketersediaan pangan disamping kebutuhan konsumsi masyarakat yang besar pula. Lalu, langkah alternatif apa yang diambil pemerintah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang besar tersebut? dalam hal ini pemerintah melakukan impor beras untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat indonesia.
Lantas, apakah langkah yang diambil pemerintah dalam melakukan impor tersebut sesuai dengan tujuan yaitu untuk menguatkan ketahanan pangan? tentu saja tidak, karena jika dilihat dari sisi jangka panjang impor beras tersebut dapat memperlemah ketahanan pangan nasional karena ketergantungan impor beras yang dilakukan dapat menyebabkan Indonesia menjadi rentan terhadap fluktuasi harga dan tentunya akan merugikan petani lokal karena impor beras yang murah dapat menekan harga beras pada pasar domestik sehingga memberi kemungkinan terjadinya penurunan produksi pada beras karena petani tidak tertarik lagi untuk menanam padi.
Tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan
Dalam menjalankan kebijakan nya terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia meliputi laju pertumbuhan penduduk tinggi yang berimplikasi pada tingkat konsumsi. Karena konsumsi masyarakat yang tinggi menyebabkan produksi beras di Indonesia pun turut menjadi tinggi pula. Disamping dari tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi dan kebutuhan beras yang tinggi tersebut justru tidak diimbangi dengan ketersediaan bahan pangan yang mencukupi.
 Luas lahan pertanian justru semakin menurun akibat konversi lahan yang turut menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Luas lahan yang semakin menurun ini pun dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu peralih fungsian lahan menjadi kawasan industri dan permukiman. Pemenuhan kebutuhan beberapa komoditas pangan strategis pun juga masih bergantung pada impor. Hal tersebut terjadi karena ketersediaan bahan pangan di negara Indonesia yang terbatas sedangkan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang tidak terbatas. Terlepas dari fakta bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris yang dimana sumber mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa negara Indonesia masih melakukan impor beras dari negara India, Thailand dan Vietnam. Jumlah penduduk yang kian mengalami peningkatan setiap tahunnya pun turut menjadi faktor penyebab mengapa indonesia melakukan impor beras dari negara lain. Hal tersebut didukung oleh data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik(BPS) yaitu volume impor beras Indonesia pada Januari 2024 mencapai 443 ribu ton dengan nilai US$279,2 juta, kemudian volume impor beras naik sekitar 82% dibanding impor beras Januari 2023 (year-on-year/yoy) yang hanya 243,66 ribu ton. Kemudian nilainya meningkat sekitar 135% (yoy).
Selain itu, permasalahan adopsi teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas juga masih terhambat karena rendahnya transfer teknologi dari lembaga penelitian formal kepada petani. Rendahnya transfer teknologi inilah yang menyebabkan sektor pertanian Indonesia menjadi tertinggal dengan negara lain. Sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia memilih untuk melakukan kebijakan impor beras dari negara lain.
Strategi dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan
Urgensi pemerintah perlu dilakukan untuk menentukan arah kebijakan guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu menentukan arah kebijakan yang berfokus pada tujuan, cara dan sasaran pembangunan ketahanan pangan tersebut. Namun dengan menentukan arah kebijakan itu saja belum cukup untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Strategi untuk mengatasi ketersediaan pangan pun perlu dilakukan, Langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi ketersediaan pangan yang terbatas disamping kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang tak terbatas adalah melakukan impor kebutuhan pangan dari negara lain dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Selanjutnya, pemerintah pun melakukan strategi berupa mempercepat diseminasi teknologi pertanian Indonesia guna meningkatkan produktivitas bahan pangan yang nantinya dapat berdampak terhadap volume ketersediaan pangan yang diharapkan dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Pemerintah juga berupaya melakukan pengurangan kehilangan pangan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi penanganan, pengolahan, dan distribusi pangan dengan meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi pengolahan pangan. Pemerintah juga mengupayakan kemudahan aksesibilitas masyarakat dalam mencapai keterjangkauan pangan dengan memberlakukan pemerataan distribusi dan logistik pangan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok masyarakat indonesia.
Penulis : Sheyla Dwi Rahmawati (7111422020)
