Kita tidak harus terkejut kalau di tahun kelinci ini pemerintah menetapkan impor barang & kebutuhan pokok rakyatnya, baik beras, gula, kedelai dan daging sapi.
Itu semua dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Memang demikianlah seharusnya ketika produksi nasional dinilai tidak dapat mencukupi ketahanan pangan nasional maka adalah kewajiban negara untuk berupaya mencukupi ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau; itulah barangkali yang dimaksud dengan ketahanan pangan.
Masalah yang timbul adalah, apakah kita akan memiliki kedaulatan pangan apabila kebutuhan pangan masih memiliki ketergantungan dari luar negeri, bagaimana apabila harga pangan dunia melambung tinggi sebagai akibat kegagalan panen yang terjadi karena pengaruh perubahan iklim? Seperti kita ketahui beberapa negara pengekspor beras saat ini tidak melakukannya karena berjaga-jaga untuk cadangan pangan negaranya.
"FOOD SECURITY" telah berulang kali dicanangkan dalam program; telah sering diinstruksikan oleh Kepala Negara dalam setiap kesempatan; apakah pada saat rapat terbatas; atau rapat paripurna Kabinet maupun rakor-rakor dengan para Gubernur. Bahkan sangat jelas dan rinci instruksi Presiden SBY agar para Kepala Daerah/Gubernur benar-benar memperhatikan KETAHANAN PANGAN Daerahnya masing-masing. Namun iklim sedang tidak bersahabat karena banjir dan bencana kekeringan membuat lahan pertanian sulit ditanami.
Persoalan produksi pertanian tidak terlepas dari permasalahan tanah pertanian itu sendiri, apakah kita telah memiliki cadangan tanah yang cukup untuk dapat memproduksi pangan nasional kita? Atau apakah dengan lahan yang ada dapat ditingkatkan produksinya? Bagaimana dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat? Tentu memerlukan lebih banyak beras!
Peralihan peruntukan lahan pertanian menjadi untuk perumahan atau industri atau bahkan untuk resort telah terjadi dari tahun ke tahun dan mungkin tidak sebanding dengan program extensifikasi tanah pertanian.
Masalah tanah untuk pertanian memang merupakan hal yang sungguh pelik. Sepetak tanah terkadang diperebutkan sampai menimbulkan korban jiwa, hal ini tidak mengherankan karena filosofisnya memang seperti itu; mempertahankan sejengkal tanah yang menjadi miliknya adalah wajib, seperti para pejuang kita dulu mempertahankan tanah perdikan dari Penguasaan Belanda.
Tanah memiliki berbagai nilai, baik nilai ekonomis maupun nilai historis, bahkan karena itu banyak permasalahan timbul demi mempertahankan tanah tersebut. Tanah pertanian yang berada di dekat perkotaan tentu menjadi sangat mahal karena disekitarnya meski mungkin awalnya tidak subur tetapi karena telah dibangun gedung-gedung atau pun resort dan mall sehingga nilainya menjadi sangat tinggi.
Masalahnya adalah tanah pertanian yang subur disebelahnya menjadi tidak lagi efesien bila untuk bertanam padi atau lainnya, karena NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) pun telah mengalami kenaikan sehingga pajak atas tanah tersebut menjadi ikut naik pula. Artinya hasil pertaniannya tidak sebanding dengan biaya-biaya atas lahan tersebut.
Oleh karena itu tidak heran kalau banyak petani yang terpaksa menjual lahan pertaniannya.
Demi mewujudkan ketahanan pangan di negeri kita barangkali sudah saatnya memikirkan bagaimana tanah yang subur untuk pertanian tidak beralih fungsi ke pemanfaatan non pertanian, namun pemerintah pun perlu memikirkan bagaimana agar pemilik tanah mendapatkan insentif pajak misalnya, begitu juga untuk pencetakan lahan baru baik di luar pulau Jawa maupun di pulau Jawa (bila masih ada). Pemerintah harus dapat memikirkan bagaimana infrastruktur pertaniannya, sehingga lahan baru tersebut dapat menjadi produktive menghasilkan berbagai jenis pertanian.
