Dalam konteks sosial dan politik saat ini, penerapan etika politik dalam pendidikan Islam menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan dan dinamika yang sedang berkembang. Beberapa isu yang terjadi sekarang, baik di Indonesia maupun secara global, menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip etika politik Islam dapat diterapkan untuk mencari solusi yang adil, beradab, dan berpihak pada kepentingan bersama. Berikut adalah beberapa contoh isu terkini yang dapat dijawab dengan penerapan etika politik dalam pendidikan Islam.
1. Ketidakadilan dalam Akses Pendidikan
Salah satu isu besar yang sering muncul dalam konteks pendidikan adalah ketidakmerataan akses pendidikan yang berkualitas, baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil dan terbelakang, akses terhadap pendidikan yang memadai masih terbatas. Kondisi ini seringkali diperburuk oleh kesenjangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan.
Penerapan Etika Politik Islam:
Dalam menghadapi ketidakadilan akses pendidikan ini, prinsip keadilan (Al-'Adalah) yang ada dalam etika politik pendidikan Islam sangat penting. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk menghilangkan ketimpangan ini dan menyediakan pendidikan yang setara untuk semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang mengutamakan pemerataan dan memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah yang kurang berkembang sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan sosial.
Sebagai contoh, pemerintah Indonesia telah menjalankan program Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Program ini adalah salah satu upaya untuk menerapkan prinsip keadilan dalam pendidikan, memastikan bahwa setiap anak bangsa, tanpa memandang status sosial, bisa mengakses pendidikan yang layak.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Korupsi masih menjadi salah satu masalah besar dalam politik Indonesia dan banyak negara lain. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan merusak sistem pemerintahan dan menimbulkan ketidakadilan yang merugikan rakyat. Isu ini sering kali menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga negara.
Penerapan Etika Politik Islam:
Islam mengajarkan amanah (kepercayaan dan tanggung jawab) sebagai prinsip dasar dalam berpolitik. Setiap individu yang diberi kekuasaan harus menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan kejujuran. Dalam konteks pendidikan Islam, para siswa diajarkan untuk tidak hanya memahami politik dari sisi teori, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai moral yang mendasari praktik politik yang bersih dan jujur.
Misalnya, melalui pendidikan karakter berbasis Islam, siswa diajarkan untuk memegang teguh prinsip-prinsip amanah dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekuasaan. Seorang pemimpin yang mengedepankan prinsip amanah akan selalu bertindak untuk kepentingan rakyat, bukan untuk keuntungan pribadi. Pendidikan yang menanamkan etika politik Islam akan membentuk generasi yang tidak hanya paham teori politik, tetapi juga mampu mengimplementasikan kebijakan yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab.
3. Polarisasi Sosial dan Politik
Di Indonesia, fenomena polarisasi sosial dan politik semakin meningkat, terutama menjelang pemilu atau setelah peristiwa besar yang melibatkan perbedaan ideologi, agama, atau etnis. Perbedaan pendapat yang tajam sering kali menyebabkan terjadinya konflik dan memicu ketegangan sosial.
