Pernikahan Patriarki: Refleksi dan Reformasi dalam Budaya Perkawinan Indonesia

Pernikahan di Indonesia seringkali tidak lepas dari pengaruh sistem patriarki yang telah mengakar sejak lama. Sistem ini, yang mengutamakan dominasi laki-laki dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam institusi pernikahan, menimbulkan berbagai diskusi dan kritik, khususnya dari perspektif kesetaraan gender. Bagaimana sistem patriarki ini mempengaruhi dinamika pernikahan, dan apa yang bisa dilakukan untuk membawa reformasi yang lebih baik?

Di banyak keluarga Indonesia, masih umum ditemukan bahwa suami dianggap sebagai kepala keluarga yang memiliki wewenang lebih dalam pengambilan keputusan, sementara peran istri lebih banyak berkutat pada urusan domestik dan pengasuhan anak. Paradigma ini tidak hanya mengukuhkan pembagian peran berdasarkan gender, tetapi juga seringkali membatasi perempuan untuk berpartisipasi lebih luas dalam ranah publik dan profesional.

Lebih lanjut, dalam banyak kasus, sistem patriarki dalam pernikahan juga berdampak pada kebebasan perempuan dalam mengelola keuangan. Dalam beberapa keluarga, perempuan tidak diberikan kebebasan untuk bekerja atau bahkan harus menyerahkan penghasilannya kepada suami, yang kemudian mengatur semua keuangan keluarga. Praktik ini tidak hanya mengurangi kemandirian finansial perempuan tetapi juga mengikis rasa percaya diri dan kapasitas mereka untuk membuat keputusan penting dalam hidup.

Ketidaksetaraan ini juga sering termanifestasi dalam bentuk tekanan sosial atas perempuan untuk memenuhi peran-peran yang dianggap "ideal". Contohnya, stigma terhadap perempuan yang memilih untuk tidak menikah atau menunda pernikahan demi karier. Tekanan ini tidak hanya datang dari keluarga tetapi juga dari masyarakat yang lebih luas, yang masih memandang bahwa keberhasilan utama seorang perempuan adalah pernikahannya.

Namun, perubahan sedang berlangsung. Kesadaran tentang kesetaraan gender semakin tumbuh di kalangan masyarakat modern Indonesia. Banyak perempuan muda saat ini yang lebih memilih untuk menegosiasikan peran dalam rumah tangga secara lebih egaliter. Pasangan muda kini lebih sering berdiskusi dan berbagi tanggung jawab domestik serta pengambilan keputusan finansial. Tindakan ini merupakan langkah penting dalam meredefinisi struktur kekuasaan dalam rumah tangga yang selama ini bias gender.

Diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengubah norma-norma yang sudah mengakar ini. Pendidikan tentang kesetaraan gender harus dimulai dari usia dini, baik di rumah maupun di sekolah, untuk mengajarkan anak-anak bahwa semua individu, terlepas dari gender mereka, memiliki hak dan kesempatan yang sama. Selain itu, media dan lembaga pemerintahan harus lebih proaktif dalam mempromosikan dan mendukung model keluarga yang lebih inklusif dan egaliter.

Transformasi dalam institusi pernikahan dan keluarga di Indonesia mungkin membutuhkan waktu yang lama. Namun, melalui edukasi, dialog terbuka, dan keterlibatan semua pihak, kita bisa bergerak menuju masyarakat yang lebih adil. Di mana pernikahan bukan lagi arena dominasi satu gender atas lainnya, tetapi sebuah kemitraan sejati yang mendukung potensi setiap individu.