Peta perpolitikan di tanah air kembali hiruk pikuk pasca Golkar Ical yang dimenangkan oleh PTUN. Terkait dengan Golkar Ical, ada informasi penting hari ini yang dikeluarkan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah berjanji untuk meminta Menkumham tidak mengajukan banding atas putusan PTUN terkait Partai Golkar dan mencabut banding atas PPP dalam rapat konsultasi presiden dengan DPR (Senin, 18/5). Pertanyaannya adalah benarkah Jokowi telah berjanji demikian? Atau itu hanya akal-akalan Fahri Hamzah? Apa tujuan Jusuf Kalla menemui Agung Laksono dalam Rapimnas kemarin (19/5)? Mari kita telusuri kembali sinyal-sinyal perpecahan dalam pemerintahan Jokowi-JK sebelumnya.
Dikabulkannya gugatan kubu Ical tersebut tidak lepas dari kekisruhan dalam pemerintahan Jokowi. Dengan kacamata pembesar, kita bisa meneropong dengan kasat mata bahwa sekarang ini masih sedang terjadi perpecahan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Perpecahan itu muncul sejak kasus Budi Gunawan mencuat. Ada empat kubu yang saling tarik menarik dan saling bermanufer memperkuat diri di dalam pemerintahan Jokowi-JK.
Kubu pertama adalah kubu Kalla, Mega, Paloh. Kubu ini menginginkan Budi Gunawan tetap di lantik menjadi Kapolri. Walaupun Jokowi telah membatalkan pelantikan Budi Gunawan, tetapi Kubu ini tetap ngotot di DPR untuk tetap mendesak pelantikan Budi Gunawan. Dukungan kuat dari kubu pertama ini membuat Kabareskrim Budi Waseso, orang Budi Gunawan, kurang mengindahkan instruksi presiden Jokowi, termasuk untuk tidak mengkriminalisasi KPK dan pendukungnya.
Kubu kedua adalah kubu Presiden Jokowi, Luhut, dan Andi W.  Kubu ini lebih mendengarkan  aspirasi masyarakat terkait pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Dalam kasus Budi Gunawan, Jokowi benar-benar terjepit. Tekanan dari PDIP & Nasdem dan JK sangat kuat. Secara bersamaan, Tim 9 yang dibentuk Jokowi sebagai bamper juga terus menekan Jokowi.  Pada kondisi terjepit ini, Jokowi berpaling kepada KMP minta dukungan. Sinyal positif dari KMP di dapat Jokowi. Pertemuan Jokowi dan Prabowo menegaskan bahwa KMP siap pasang badan membela Jokowi apa pun keputusannya terkait Budi Gunawan.
Berpalingnya Jokowi kepada KMP membuat kasak-kusuk internal KIH. Jokowi tetap butuh keberadaan KMP untuk mengimbangi KIH yang terus menekan dan mencekram Jokowi. Dipaksa keadaan, Jokowi pun memainkan politik dua kaki. Di satu sisi, dia membutuhkan dukungan politik dari KIH namun dia tak ingin di bawah bayang-bayang Megawati, Kalla dan Paloh. Di sisi lain, Jokowi butuh KMP untuk menekan KIH agar tidak terlalu berkuasa.
Ketika KMP mulai lemah, dimulai dengan perpecahan partai PPP, Jokowi dengan kekuasaan besar di tangannya turun tangan. Kubu Jokowi yang dimotori oleh Luhut Panjaitan cs,  ikut melobi pengadilan agar memenangkan kubu Djan Farizd. Hasilnya pun kita tahu. Lewat tetesan air mata hakim  Teguh Setya Bhakti, kubu Djan Faridz dimenangkan.Inilah skenario pertama Jokowi agar KMP tetap eksis. Ketika Golkar Ical hampir hancur akibat hantaman PDIP melalui MenkumHAM Yasonna Laoly, kubu Jokowi kembali turun tangan melobi pengadilan agar mengeluarkan putusan sela dan terakhir melobi pengadilan agar Golkar Ical menang.
Bolak-baliknya Aburizal Bakri menemui Luhut Panjaitan di istana di tengah kisruh Golkar, menunjukkan bahwa kubu Jokowi sedang merancang skenario Golkar Ical. Padahal kalau Jokowi mau, tinggal satu pukulan maut terakhir, maka Golkar Ical tamat. Pukulan maut itu adalah melobi pengadilan baik pengadilan Jakarta Utara maupun PTUN, agar tidak mengeluarkan putusan sela dan pada akhirnya akan memenangkan kubu Agung. Namun Jokowi melakukan sebaliknya. Demi bernafasnya kembali KMP, maka skenario pemenangan Golkar Ical dimulai. Kita tahu di negeri ini, pengadilan selalu berpihak kepada kekuasaan. Apa maunya kekuasaan, maka keputusan-keputusan strategis tinggal disetting dengan manis.
Menguatnya peran kubu Jokowi yang diperankan oleh Luhut Panjaitan dan Andi Wijayanto, mengusik elit-elit PDIP. Tak heran kalau para petinggi PDIP membuat pernyataan yang membingungkan masyarakat bahwa ada pengkhianat di lingkungan istana. Demikian juga Jusuf Kalla sempat mengkritik porsi besar kekuasaan yang dipegang oleh Luhut Panjaitan.
Kubu ketiga adalah kubu Effendi Simbolon, cs adalah barisan sakit hati. Sejak Effendi Simbolon dan Maruara Sirait tidak masuk dalam kabinet Jokowi JK, mereka selalu mengkiritik kebijakan-kebijakan Jokowi. Ketika Jokowi dan JK menaikkan BBM, Effendi bersuara lantang dengan mengatakan bahwa JK sangat bernafsu menaikkan BBM. Lebih garang lagi, Effendi mengatakan bahwa ada banyak kesempatan untuk menjatuhkan kekuasaan Jokowi JK. Kubu ini selanjutnya akan berperan sebagai pengkritik dan pemancing di air keruh.
Kubu keempat adalah,kubu independen-professional Menteri Susi Pujianti, khofifah dan Anies Baswedan. Kubu terakhir ini adalah kubu yangterkena dampak pertama atas perpecahan dalam pemerintahan Jokowi-JK. Komitmen Menteri Susi yang dalam illegal fishing mulai dilawan oleh mafia illegal fishing dengan menghukum ringan kapal pencuri ikan terbesar hanya dengan duit 200 juta. Program beras miskin (raskin) Menteri Khofifah Indarparawansa hancur berantakan dan sebaian besar salah sasaran baik kualitas maupun penerimanya.
Kisruh dalam pemerintahan Jokowi-JK semakin menarik pasca kemenangan Golkar Ical di PTUN (18/5). Menarik untuk diamati lebih lanjut informasi penting yang disampaikan oleh Fahri Hamzah. Jika benar Presiden Jokowi memintaMenkumham tidak banding atas keputusan PTUN terkait Golkar Ical lalu apa tanggapan poros Mega-Kalla dan Paloh? Apakah KIH menolak perintah Jokowi tersebut? Akankah pertarungan antara Presiden Jokowi dengan wapres Jusuf Kalla masih terus berlangsung? Apakah strategi Jokowi membuat KMP tetap eksis lewat kemenangan Golkar Ical dapat menguatkan pemerintahannya? Mari kita nantikan kekrisuhan selanjutnya.
