Ada dua peristiwa penting yang terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016 ini. Kedua peristiwa itu mempunyai efek bagi kontestasi dan konstelasi politik di ibu kota. Pertama, pernyataan KPK yang mengatakan bahwa Ahok tidak terbukti korupsi dalam pembelian lahan di Sumber Waras. Kedua, pernyataan dukungan resmi Golkar kepada Ahok untuk maju pada Pilkada 2017 mendatang.
Pernyataan KPK bahwa Ahok clear di Sumber Waras, jelas menjadi pukulan telak bagi lawan-lawan Ahok. Skenario awal para petinggi BPK yang memang berlatar belakang politikus untuk menjegal Ahok dalam Pilkada DKI 2017 mendatang, tak berjalan mulus dan gagal total. Bahkan karena pembelian lahan Sumber Waras yang sebetulnya tidak bermasalah namun justru terus-menerus digoreng, ditumis, dan kadang dipanggang oleh para lawan Ahok, termasuk BPK yang sarat tujuan politis, akhirnya berakhir dengan gosong. Dengan kata lain, hasil audit yang dikeluarkan BPK itu justru akhirnya berbalik menyerang BPK itu sendiri, membuka boroknya dan terpaksa diam ketika dicap ngaco oleh Ahok.
Tekanan bertubi-tubi para anggota DPRD DKI Jakarta yang didukung sebagian besar Komisi III DPR Senayan kepada KPK agar Ahok dijadikan tersangka, tidak membuahkan hasil. Harapan lawan Ahok untuk menyelamatkan muka BPK sekaligus menjegal Ahok dengan penetapan tersangka oleh KPK, justru berakhir dengan pedih-perih. Â Pun tekanan berbagai LSM, aktivis pongah semacam Ratna Sarumpaet dan cagub lucu-lucuan Ahmad Dhani, bukan saja tidak bergigi tetapi juga mengundang cemoohan berbagai pihak.
Pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, bahwa KPK tidak menemukan indikasi korupsi di Sumber Waras dalam rapat dengan DPR (Selasa 14 Juni 2016), memang sesuai dengan fakta hukum. Hasil audit dan investigasi BPK yang telah disampaikan kepada KPK, dengan gambalang ditemukan banyak kejanggalan. Akibatnya, kesimpulan BPK yang mengatakan ada kerugian negara dalam kasus pembelian Sumber Waras, dapat dengan mudah dipatahkan dengan fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di lapangan yang berbeda dengan temuan BPK inilah yang kemudian membuat KPK sulit menetapkan Ahok tersangka.
Pasca kemenangan Ahok di Sumber Waras, jelas kepercayaan publik kepada BPK jatuh ke titik nadir. Semua hasil-hasil audit BPK pada masa lalu pun mendapat pembenaran untuk diragukan. Dugaan publik bahwa selama ini BPK selalu bermain politik dalam memberi penilaian keuangan setiap pemerintah daerah, akhirnya terbukti.Â
Hasil-hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK pada masa lalu dan juga pada masa depan (jika BPK gagal mereformasi diri), tidak lagi begitu diacuhkan oleh pemerintah daerah apalagi publik karena sarat dengan nuansa politik. Dan itu memang hukuman yang layak diterima institusi sebesar BPK. Apa yang telah ditanam maka akan juga dipanen. Itu adalah hukum alam. Ke depan, BPK sudah harus mengevalusi diri dan tidak tunduk lagi kepada intervensi partai politik.
Jika BPK terpojok, dan lawan-lawan Ahok gigit jari dan bahkan ada yang tidak waras lagi, tidak demikian halnya dengan Ahok. Pasca kemenangan di Sumber Waras itu, maka jelas posisi Ahok semakin kuat. Namanya yang sebelumnya sedikit diperguncingkan dan menimbulkan keraguan di benak banyak orang, kini berbalik arah. Publik Jakarta dan lebih-lebih para pendukung Ahok yang sebelumnya memang yakin bahwa Ahok memang tidak bersalah di Sumber Waras, kini semakin percaya dan mendukung Ahok.
Ahok jelas, masih yang terbaik di ibu kota. Karakter Ahok yang sangat tegas, kasar dan berteriang maling, brengsek kepada para maling, preman, pedagang liar, pemukiman liar, koruptor, dan para pelanggar aturan itu justru disukai publik. Ahok jelas tidak kasar dan galak kepada mereka yang baik dan taat aturan. Ahok justru hanya kasar dan galak kepada mereka yang tidak beradab dan munafik. Kepada mereka yang korup atau mencuri uang negara, maka kata yang paling pas adalah maling, brengsek dan kurang ajar.
Karakter tegas tanpa takut Ahok yang disertai dengan hasil kinerja yang bagus inilah yang membuat publik semakin simpati kepada Ahok. Publik tak henti-hentinya mengapresiasi hasil kerja Ahok dalam membenahi carut-marut ibu kota. Hasil-hasil survei pun membuktikan bahwa elektabilitas Ahok masih tetap yang tertinggi. Jumlah KTP yang sebentar lagi mencapai angka satu juta, adalah bukti tak terbantahkan. Sebelumnya tak ada politikus yang mampu mengumpulkan KTP sebanyak itu dalam waktu tiga bulan.
Tentu saja adanya dukungan masif publik kepada Ahok, membuat berbagai partai politik takut, kagum dan termangu. Jelas ketika Ahok menyatakan maju secara indenden, maka sebagian besar partai politik kelabakan dan kebakaran jenggot. Ahok pun dijadikan public enemy partai politik dan melakukan segala cara untuk menjegalnya. Kasus Sumber Waras, reklamasi, hak diskresi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hingga revisi UU Pilkada adalah bukti-bukti penjegalan Ahok. Namun ketika Ahok masih kuat bertarung, beberapa partai politik pun berbalik arah.
Ada tiga karakter yang terlihat dari partai politik berhadapan dengan Ahok. Pertama, mereka yang melihat dirinya ibarat gadis cantik yang mencintai Ahok dan bersikap pasif untuk dilamar. Namun ketika Ahok tidak kunjung datang melamar, partai-partai itu akhirnya berubah menjadi pembenci Ahok. Ya, benci tapi cinta. Cinta tetapi benci. Sikap seperti ini bisa dilihat dalam diri partai Gerinda, PKS, PPP, PAN, PKB dan Demokrat.
