Nafsu besar Cina (Tiongkok) membangun kekuatan militer terus berlanjut. Selain membangun Militer, Cina juga semakin giat mengembangkan pengaruh diplomatiknya ke segala penjuru dunia dengan cara memborong proyek-proyek infrastruktur dan menguasai pertambangan. Kemajuan militer Cina ini menimbulkan kecemasan dan kegelisahan terutama bagi para tetangganya. Kegelisahan ini kian menjadi-jadi sejak Cina mengklaim seluruh Laut Cina Selatan, termasuk laut Natuna di Indonesia, sebagai miliknya. Cina juga tetap melanjutkan reklamasi sejumlah pulau kecil yang sudah lama menjadi sengketa dengan Filipina, Malaysia, dan Vietnam.
Protes dari tetangganya dan juga peringatan dari Amerika Serikat tak digubris oleh Cina. Keras kepalanya Cina menimbulkan kesan bahwa Cina sekarang sudah mulai bergaya sebagai negara adidaya pengganti Uni Soviet. Alasannya modernisasi mesin-mesin perang Cina yang dilakukan secara besar-besaran dalam 10 tahun terakhir. Anggaran belanja militer Cina pun naik sangat signifikan menjadi US$ 151,57 miliar tahun 2015. Jumlah ini terbesar kedua setelah anggaran belanja militer Amerika Serikat. Sedangkan dalam jumlah tentara, Cina masih terbesar di dunia dengan memiliki 2,4 juta tentara. Kedua terbesar adalah Amerika dengan 1,4 juta prajurit.
Kekuatan militer Cina memang masih kalah jauh dibanding dengan Amerika Serikat. Sejauh ini Cina cuma berbekal kekuatan ekonominya dalam menebar pengaruh di dunia. Terkesan, kebijakan yang diambil semata-mata demi menjalankan mesin perekonomian. Hal itu bisa dilihat pragmatisme Cina yang tidak pernah melibatkan diri ke dalam konflik-konflik besar, setidaknya secara militer. Selama ini pertumbuhan ekonomi mendapat prioritas.
Tapi kini paradigma tersebut diyakini akan berubah, karena belakangan Cina tampil semakin percaya diri, atau juga bisa disebut lebih agresif dengan menambah anggaran pertahanannya. Selama sepuluh tahun terakhir ini, Cina telah menginvestasikan dana raksasa untuk memodernisasi kekuatan militernya.
Tujuan utama Cina membangun militernya tidak lain untuk mengamankan jalur pasok energi. sejak kemajuan Cina yang mengagumkan, Cina telah tumbuh sebagai konsumen energi terbesar di dunia, meski perekonomiannnya masih kedua terbesar setelah Amerika. Total konsumsi energi Cina tahun lalu adalah 3 miliar ton setara minyak. Disusul oleh Amerika dengan 2,2 miliar, dan India dengan 872 juta.
Konsumsi energi Cina bisa demikian besar karena teknologinya masih jauh ketinggalan dibandingkan negara-negara maju. Berbeda dengan Jepang misalnya meski perekonomiannya berada di peringkat tiga terbesar, konsumsi energinya hanya 437 juta ton setara minyak. fakta itu membuat Cina melakukan perburuan kuasa pertambangan energi secara besar- besaran di seluruh dunia.Â
Dalam usaha memburu kuasa pertambangan di seluruh dunia, Cina menerapkan strategi duit. Diplomasi duit juga dipakai untuk berburu proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta api. Di Indonesia misalnya, Cina sedang bekerja keras untuk menggusur Jepang dalam pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Sementara itu, BUMN minyaknya giat memompa Migas di berbagai wilayah Nusantara.
Indonesia-Cina sedang Bulan Madu
Semenjak Jokowi naik takhta menjadi Presiden Republik Indonesia, hubungan Indonesia dengan Cina semakin mesra. Dalam berbagai pertemuan antar pemerintah, China menawarkan berbagai macam bantuan keuangan yang kebanyakan untuk pembangunan infrastruktur di  Indonesia. Cina sangat antusias mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang merencanakan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran.
Dalam pembangunan infrastruktur itu Jokowi ingin menggandeng Cina untuk ikut dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, yang meliputi pembangunan 24 pelabuhan, 15 pelabuhan udara (airport), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta sepanjang 8.700 km, dan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt serta pembangunan tol laut. Dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan ide besar Jokowi dalam pembenahan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan, mencapai Rp 5.452 triliun.
Tentu saja dana sebesar itu tidak mungkin dipenuhi hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah hanya mampu memenuhi 40,14 persen dari keseluruhan dana untuk membangun infrastruktur. Karena itu, solusi yang logis, adalah mencari pinjaman dan menggandeng investor asing.
