[caption caption="Kawasan reklamasi Teluk Jakarta (Foto udara: Republika.co.id)"][/caption]
Cukup lama menanti-nantikan reaksi istana menyoal proyek reklamasi di Teluk Jakarta, akhirnya pernyataan tegas keluar dari Sekretaris Kabinet, Pramono Anung. Ia menyatakan bahwa kewenangan reklamasi Teluk Jakarta berada di tangan pemerintah pusat. Demikian pengakuannya ditayangkan oleh TV One dalam program Kabar Pasar siang ini (5/4). Menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan penelusuran apakah ada pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke daerah (Pemprov DKI).
Sampai detik ini, publik dipertontonkan arogansi Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tetap mempertahankan pendiriannya. Ia ngotot membenarkan posisinya untuk mengizinkan proyek reklamasi berjalan. Tak tanggung-tanggung, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti ditantangnya. Ia mengancam akan mencaplok kawasan reklamasi agar digarap oleh BUMD DKI jika Susi menghalangi -Merdeka.com (1/4). Di sisi lain, Susi memperkirakan delik hukum yang panjang jika melarang. Pihaknya sementara memperhatikan dampak lingkungan hidup akibat reklamasi -BBC.com (11/2).
Sebaliknya, Ahok seperti tak kuasa terhadap para pengembang yang sebagian merupakan konglomerasi. Di antara mereka tertangkap basah oleh KPK atas dugaan suap kepada Ketua Komisi D DPRD DKI, Sanusi. KPK mencekal Aguan, Pemilik Sedayu Group yang menjadi induk usaha PT Agung Podomoro Land Tbk dan menjadikan presdirnya sebagai tersangka. Namun, Ahok berniat meneruskan pembangunan di kawasan reklamasi Pulau G yang ditangani PT Muara Wisesa Samudra, anak perusahaan PT APL.
“Saya mau membatalkan reklamasi tak bisa, mau ambil alih tak bisa, jadi saya mintai uang saja,” kata Ahok di Cempaka Putih, Senin (4/4/2016) - Bisnis.com.
Sudah terbukakah pikiran mereka yang terus-menerus membela Ahok sekalipun menabrak perundang-undangan dan kewenangan pemerintah pusat terkait reklamasi? Bahkan, saya terkena imbasnya dengan dianggap berhalusinasi dan sebagainya. Akankah Pramono Anung yang mewakili pihak istana juga dihujat? Kali ini, mereka harus berpikir keras untuk mencatut nama Jokowi demi mengampanyekan Ahok.
Selanjutnya, publik berhak mengetahui kesalahan dari kebijakan Ahok yang mungkin terdengar simpang siur setahun belakangan. Ahok pun tidak sanggup berargumentasi untuk memvalidasi kebijakannya.
“Nggak usah ngomong itu lagi ah, pusing aku. Tanya teknisnya saja.” Kata basuki saat di Balai Kota, Selasa (5/4) -Antaranews.com. “Debatnya di pengadilan,” imbuhnya.
Sejak awal, Ahok tidak berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengadakan kajian mendalam tentang legalitas supaya tercapai solusi untuk perizinan reklamasi. Ahok hanya menyiapkan Bappeda untuk menghadapi gugatan yang mengarah pada reklamasi. Apa?! DKI Jakarta itu bukan negara federal, bos.
Gubernur adalah kepanjangan dari pemerintah pusat. Satu-satunya kepala daerah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden hanya Gubernur DIY. Tidak bisa Ahok kemudian melemparkan persoalan begitu saja ke presiden ketika dipersoalkan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan. Seluruh pejabat publik wajib tunduk dengan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam UU No. 27 Tahun 2007 dengan jelas diamanatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pesisir. Dan, partisipasi masyarakat diturutsertakan. Tak habis pikir jika setiap keputusan publik harus berujung ke meja hijau. Logikanya dimana?
