Suasana Ramadan semarak dengan euforia berita seputar persiapan mudik lebaran, tak luput sosok Menpan yang petang itu tengah diwawancarai oleh Metro TV (28/6) terkait perizinan kendaraan dinas untuk mudik bagi PNS berpenghasilan rendah.
Dua poin tercatat dan menyuguhkan ketidaksigapan Menpan untuk menjawab pertanyaan dari host Metro TV. Lepas dari polemik setuju atau tidak bahwa kendaraan dinas dapat dipakai untuk mudik, pembaca dapat menakar argumentasi seorang menteri yang seyogyanya cerdas dan melandasi kebijakannya dengan alur berpikir yang logis.
Pertama. Menpan beralasan bahwa lebih baik pemakaian kendaraan dinas diizinkan daripada PNS sembunyi-sembunyi menggunakannya untuk mudik. Argumentasi ini memiliki premis-premis yang sama sekali tidak mengandung keterkaitan dan memenuhi bangunan slippery slope, yakni jika PNS tidak diizinkan (A), mereka akan sembunyi-sembunyi (B), maka diizinkan saja (konklusi).
Slippery slope adalah kesalahan berpikir yang muncul akibat pembicara menghindari isu pokok dengan mengalihkan perhatian pada dugaan atau perkiraan yang ekstrim. Dalam persoalan ini, pendengar digiring untuk membayangkan para PNS yang serta merta melanggar aturan dengan memakai kendaran dinas untuk kepentingan pribadi apabila izin tidak diberikan. Apakah benar PNS akan melanggar aturan karena tidak diberi izin? Sebab tidak ada pembuktian atas dugaan tersebut (B) berkaitan dengan isu pokok (A), argumentasi ini juga memiliki bentuk appeal to emotion fallacy yaitu pembicara memancing emosi lawan bicara agar sependapat dengannya.
Kedua. Sama halnya dengan poin pertama, lagi-lagi Menpan mengulang kesalahan dalam sanggahan “Apakah mereka mesti disuruh jalan kaki?” Beliau memancing emosi pendengar supaya membayangkan akibat yang ekstrim jika izin pemakaian kendaraan dinas tidak diberikan. Apakah pelarangan pemakaian kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi menyebabkan PNS mudik jalan kaki?
Sanggahan dalam bentuk pertanyaan tersebut perlu dicermati, sehingga dapat ditemukan bahwa di baliknya tersembunyi pernyataan/klaim yang seolah-olah pendengar mengetahui bahwa PNS akan mudik jalan kaki jika tidak diizinkan untuk memakai kendaraan dinas. Pembicara bermaksud melindungi dirinya dari tuduhan adanya klaim yang salah. Pertanyaan itu merupakan trik dan dikenal dengan model complex question fallacy atau plurium interrogationum.
