Oleh : Tata Tiara & Puput Pitriani
Tapera atau yang dikenal sebagai Tabungan Perumahan Rakyat merupakan program yang diperkenalkan oleh pemerintah telah menjadi perbincangan hangat dalam lingkup ekonomi belakangan ini. Tapera diklaim dapat mengumpulkan dan menyediakan dana jangka panjang yang terjangkau untuk pembiayaan perumahan demi memenuhi kebutuhan rumah layak bagi pesertanya. Pemerintah menyatakan jika para pekerja yang diwajibkan menjadi peserta Tapera adalah pekerja formal dan pekerja mandiri yang penghasilannya di atas UMR.
Dalam hal ini, yang menjadi perdebatan di publik ialah sejak Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat ditandatangani oleh Presiden pada 20 Mei 2024. Tanpa adanya sosialisasi, publik secara tiba-tiba diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera. Maka wajar saja, Tapera masih menjadi perbincangan dan menjadi cukup kontroversial di kalangan masyarakat.
Sementara beberapa pihak melihat program ini sebagai inovasi yang dapat meningkatkan akses masyarakat menengah ke perumahan yang layak, lainnya berpendapat bahwa Tapera dapat menjadi ancaman bagi ekonomi menengah. Namun dapat menjadi acaman bagi ekonomi menengah dimana Tapera dianggap sebagai ancaman karena beberapa alasan.Â
Pertama, program ini memerlukan kontribusi dari pekerja sebesar 2,5% dan pemberi kerja sebesar 0,5% dari penghasilan mereka. Hal ini justru membebani pekerja dan pengusaha, serta mengurangi likuiditas di pasar dan mempengaruhi stabilitas harga properti di beberapa wilayah.
Kedua, Tapera dapat mengalihkan dana dari sektor ekonomi lainnya, mengurangi kemampuan sektor lain untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, program ini dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi dengan memusatkan bantuan pada segmen tertentu dari masyarakat.Â
Namun, beberapa pihak melihat Tapera sebagai inovasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat menengah. Program ini menawarkan insentif berupa kontribusi dari pemerintah serta fasilitas lainnya sebagai harapan baru bagi rakyat untuk memiliki rumah layak huni.
Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap perumahan, Tapera berpotensi mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat.Â
Untuk memastikan efektivitas Tapera, perlindungan sosial dan kualitas program harus diperhatikan. Pemerintah harus menunjukkan jaminan kualitas tata kelola pendanaan Tapera, serta memberikan pilihan kebijakan lain di luar Tapera yang juga berkontribusi menjawab permasalahan perumahan rakyat.
Dalam mengevaluasi efektivitas Tapera, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keberlanjutan program, efisiensi alokasi dana publik, dan dampak jangka panjangnya terhadap pasar perumahan dan ekonomi secara keseluruhan. Perlunya penyusunan kebijakan yang bijaksana dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi program ini menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaatnya sambil mengurangi risiko yang mungkin timbul.Â