Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, mengabarkan penemuan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). "Di rumah Jokowi kita operasi ada tiga alat penyadap, di tempat tidur, di ruang tamu, dan di tempat makan. Seakan-akan ada semacam teror," kata Tjahjo, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2014) – Kompas.
Lebih jauh Tjahjo menyampaikan bahwa ada operasi intelijen tertentu yang juga menyasar mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Tjahjo menjelaskan, sampai saat ini Ibu Megawati hampir selalu diikuti tim intelijen yang tidak diketahui asal-usulnya. Pada berita lainnya, Tjahjo disebut mengatakan bahwa penyadap Jokowi sudah diketahui (BatakPos).
Apa yang disampaikan Tjahjo Kumolo memicu beragam persepsi dan reaksi publik. Terminologi intelijen, atau operasi intelijen seakan menggiring publik terhadap kegiatan intelijen yang dilakukan oleh badan resmi Pemerintah. Lihat kutipan berikut:
"PDI Perjuangan mulai mencermati bekerjanya skenario hitam. Skenario ini tidak hanya bekerja dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti penggunaan instrumen negara, namun juga skenario dengan menggunakan politik pemecah belah," kata Tjahjo saat dihubungi wartawan, (Merdeka.com, Senin 17/2)
Atau apa yang disampaikan oleh Wasekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Ia mengatakan, “Yang bisa mengerahkan alat negara itu (intelijen) siapa lagi kalau bukan pemerintahan (SBY). Apa kami di oposisi bisa mengerahkan itu.” Lebih lanjut, “Bukan Demokrat, tapi yang ada di pemerintahan sekarang. Yang berusaha mempertahankan rezim. Yang punya kewenangan operasi intelijen itu,” tandas Hasto. (Inilah.com)
Bagi saya kaum awam, apa yang disampaikan Tjahjo sebuah tuduhan terhadap lembaga resmi negara. Apa yang disampaikan Tjahjo & Hasto tidak selayaknya keluar dari politisi-politisi matang dan berpengalaman selevel beliau.
Tentu beliau-beliau ini tak sekelas dengan AU beberapa waktu yang lalu selalu berkoar dikuntit intelijen, atau PPI yang menganggap diri sedemikian besar dan menjadi pusat perhatian publik. Di mana pernyataan-pernyataannya dapat diduga, tak lebih dari sebuah upaya untuk menaikkan publisitasnya.
Patut disayangkan apa yang disampaikan kedua Pimpinan PDIP tersebut. Ingat, ini PDIP lho! Bukan organisasi sekelas PPI! Mengapa? Logika awamnya adalah bahwa (1). kegiatan intelijen sudah diatur oleh Undang-undang; (2). Tugas DPR lah yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang tersebut; (3). Mengapa malah membesar-besarkan “curhat” di media, bukannya memproses secara hukum?
Kenyataan bahwa Pihak Jokowi tidak (akan?) melaporkan kejadian ini kepada Pihak Berwajib semakin memperkuat persepsi bahwa apa yang disampaikan oleh Tjahjo dan Hasto tak lebih dari sebuah penggorengan opini publik. Apalagi Tjahjo mengatakan pelaku SUDAH DIKETAHUI? Karel Susatyo (Pengamat Politik POINT Indonesia) menilai kejadian ini sebagai rekayasa elit politik PDIP (Inilah.com).Gun Gun Heryanto (Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute) menilai isu penyadapan yang diembuskan PDI Perjuangan merupakan upaya partai tersebut untuk meraup simpati masyarakat (OkeZone).
Sedikit berbeda, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin mengatakan alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi beredar luas di pasaran (Kompas). Bukankah ini berarti siapa pun punya akses terhadap peralatan sadap yang dimaksud? Pelaksana Tugas Sementara Kepala Biro Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, Heru Budi Hartono menyatakan, pemasang alat sadap di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, tidak profesional (Tempo). Entah apa yang dimaksud Pak Heru, "Saya mau ngasih kacamata dan peci hitam sama dia (orang yang menyadap)."
Kesimpulannya apa? (1). Pelaku sudah diketahui; (2). Pelaku tidak profesional; (3). Alat sadap beredar luas di pasaran; (4). Kejadian ini tidak (atau belum?) dilaporkan ke Polisi; (5). Opini terhadap kejadian ini diolah oleh elit PDIP (baca: Tjahjo & Hasto).
Pertanyaannya, apa hubungannya kejadian ini dengan dinamika internal PDIP? Antara lain: (1) terkait dengan (1).“penolakan” elit PDIP (antara lain oleh disampaikan oleh Hasto, Inilah.com) terhadap kehadiran PROJO; (2). Menurunnya elektabilitas Jokowi (inilah.com); (3). Dinamika politik terkait Walikota Surabaya, Ibu Risma. Embooh Ah! Capek!
Yang jelas, jika benar elit PDIP sedang melakukan bubbling opini dengan isu ini, sungguh sangat disayangkan! Mengapa? (1). Seolah menyeret-nyeret Intelijen Negara yang sudah direformasi, tanpa bukti yang jelas, hanya untuk kepentingan publisitas; (2). Seharusnya, elit politisi memberikan contoh yang baik & simpatik dalam menangani masalah, bukan sebaliknya; (3). Cara-cara seperti ini tidak akan efektif menarik simpati publik. Anak saya yang masih SD pasti akan bilang,”old school kali Man! Out of date! Kuno!”
