Paradoks Pengelolaan Jurnal, Pelayanan Setengah Hati?

Penulisan artikel di suatu jurnal bagi kalangan akademisi merupakan sebuah kewajiban, selain termasuk kedalam penilaian bidang penelitian juga sebagai pembuktian intelektualitas seorang akademisi terhadap bidang yang ditekuninya. Atas dasar tersebut banyak lembaga akademik membuat jurnal sebagai wadah untuk menampung berbagai artikel dari para akademisi.

Dalam prakteknya terdapat jurnal yang dikelola secara profesional yang mana nilai-nilai etika akademik dijadikan dasar dalam pengelolaannya, namun terdapat juga jurnal yang dikelola "asal-asalan" dan tidak profesional.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi bagi seorang akademisi ketika memasukan artikelnya ke suatu jurnal yaitu ketidakpastian prosedur, baik menyangkut proses atau tahapan yang harus dilalui dan juga kepastian waktu.

Tidak jarang ketika sudah melakukan submisi ke sebuah jurnal, kita dituntut untuk menunggu tanpa kepastian, pengalaman pribadi saya ketika sudah melakukan submisi artikel ke suatu jurnal, harus menunggu berbulan-bulan tanpa kepastian apakah jurnal kita diterima atau ditolak.

Secara pribadi saya memiliki latar belakang pendidikan administrasi publik yang mempelajari bagaimana pelayanan yang baik harus dilakukan dalam setiap aspek penyelenggaraan pelayanan kepada publik yang salah satunya harus memberikan ketegasan aturan/prosedur dan estimasi waktu bagi setiap masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan.

Di ruang-ruang kelas maupun di ruang akademik lainnya, kita sepakat bahwa bertele-telenya prosedur dan waktu tanpa adanya kepastian merupakan bentuk "penyakit" dari pelayanan publik yang harus dihilangkan.

Menjadi paradoks ketika jurnal yang memiliki fokus kajian administrasi publik justru tidak menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik, tidak sedikit jurnal yang "mentelantarkan" artikel yang telah masuk selama berbulan-bulan tanpa adanya kepastian diterima atau ditolak.

Pertanyaan kemudian yaitu, apakah pengelola jurnal tersebut memahamami makna pelayanan publik ? Apakah berbagai artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut yang mengkritik habis-habisan buruknya pelayanan publik yang diberikan di berbagai instansi pemerintahan tidak mampu menggugah pengelola jurnal untuk menerapkan pelayanan publik yang prima dalam pengelolaan jurnalnya ? Lalu, apa artinya semangat "kepublikan" yang diusung apabila pengelolaan jurnal tersebut justru kontradiksi dengan nilai-nilai pelayanan publik.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan jurnal yang tidak memberikan kepastian akan prosedur dan waktu penerimaan/penolakan artikel yang masuk sama saja dengan birokrasi di luar sana yang bobrok memberikan pelayanan publik. Sebuah paradoks dimana jurnal yang secara terang-terangan mengkritisi buruknya pelayanan publik ternyata menerapkan hal serupa di tubuhnya.